HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berencana mempertemukan cara pandang dalam penetapan 1 Ramadan.
Langkah ini dinilai penting untuk menyamakan awal Ramadan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, khususnya Muhammadiyah, yang selama ini kerap berbeda.
Marwan menjelaskan, dalam diskusi bersama Menteri Agama (Menag), terdapat pandangan ke depan untuk menyatukan metode dan pendekatan penentuan awal Ramadan.
“Tapi, di dalam diskusi tadi, ada pandangan ke depan, Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan,” kata Marwan dalam konferensi pers hasil sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip Holopis.com, Selasa (17/2/2026).
Selama ini, perbedaan metode hisab dan rukyat kerap membuat awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak selalu bertepatan. Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan waktu pelaksanaan ibadah puasa di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Marwan juga menyinggung perkembangan kalender global yang menjadi salah satu referensi dalam penentuan hilal. Ia menyebutkan bahwa pusat kalender global di Turki belum melihat kemungkinan munculnya hilal untuk 1 Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026.
“Karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari,” kata Marwan.
Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan agama dan sosial, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menyatukan persepsi penetapan Ramadan dan Syawal.
Menurut Marwan, keseragaman awal ibadah diharapkan dapat memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia.
“Karena itu, sebagai Ketua Komisi VIII, kami nanti akan mendukung mempertemukan cara pandang sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah, terutama Ramadan maupun nanti Syawal,” ujar Marwan.
