HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2).
Presiden menyebut, pada tahun pertama pemerintahannya negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung program produktif, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar,” dikutip Holopis.com, Jumat (13/2).
Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, serta kajian yang berlebihan. Pemerintah diarahkan untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya,” tegas Presiden.
Ia juga menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Presiden mengapresiasi kinerja Danantara yang dinilai mampu mencatatkan peningkatan hasil efisiensi dan reformasi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya dapat laporan sementara, hasil daripada efisiensi Saudara, reformasi Saudara sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024,” ujarnya.
Presiden menargetkan tingkat pengembalian aset negara dapat melampaui 8 persen sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.
Selain itu, Presiden kembali menegaskan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi di seluruh lini, baik di pemerintahan maupun dunia usaha.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua,” tandasnya.
Presiden menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi, namun tetap menjunjung prinsip keadilan.
“Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” lanjutnya.
Langkah efisiensi dan penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun perekonomian yang sehat dan berintegritas.
