HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah pejabat Palestina menyatakan kekhawatiran terhadap langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai berupaya menjadikan Dewan Perdamaian (Board of Peace) sebagai alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan di Ramallah pada Minggu (08/02).
“Pesan Dewan Perdamaian ini masih belum jelas dan mengecualikan rakyat Palestina,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, dikutip Holopis.com, Senin (9/2).
Menurut Saidam, pihak Palestina khawatir inisiatif tersebut justru digunakan untuk melanjutkan proyek-proyek yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan mendorong penggusuran. Ia menilai pendekatan semacam itu berpotensi merugikan perjuangan Palestina di tingkat internasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Palestina untuk urusan politik dan hukum, Omar Awadallah, menegaskan pentingnya menjaga dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional yang sah. Ia menyebut stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan dukungan bagi berdirinya negara Palestina.
Dalam pernyataannya kepada radio Voice of Palestine, Awadallah menegaskan bahwa pembentukan dewan baru tidak seharusnya menggantikan lembaga-lembaga Palestina yang sah.
Ia menambahkan bahwa rakyat Palestina menginginkan berakhirnya perang di Jalur Gaza, penghentian pembunuhan dan penghancuran, serta dimulainya proses pemulihan dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Sebagai informasi, Donald Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari lalu dalam sebuah upacara penandatanganan piagam yang digelar di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Namun, sejumlah negara besar dunia serta sekutu tradisional Amerika Serikat dilaporkan menolak bergabung dalam inisiatif tersebut.
