HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai wacana Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden dua periode terlalu dini, dan bahkan bisa berpotensi menimbulkan konsekuensi politik di internal pemerintahan. Isu tersebut jelas berpotensi memengaruhi cara elite membaca arah kekuasaan, termasuk di lingkungan Kabinet Merah Putih.
“Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi melalui penyesuaian langkah,” kata Arifki dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (9/2/2026).
Menurut Arifki, fokus politik saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya berada pada konsolidasi program, melainkan mulai bergeser ke kalkulasi posisi dan peran ke depan.
“Dukungan PKB dan PAN juga dinilai tidak dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional pada 2029. Sebaliknya, dukungan tersebut mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral, sekaligus memindahkan dinamika politik ke ruang internal koalisi,” ujarnya.
Terlebih, ia juga menyoroti soal tidak disebutkannya nama Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataan dukungan. Maka ada celah yang bisa dilihat yakni upaya manuver politik tersebut belum sepenuhnya paripurna.
“Tidak disebutkannya nama Gibran bisa jadi indikasi bahwa pembahasan politik belum memasuki tahap final,” lanjut Arifki.
Dalam konteks ini, Arifki menilai kabinet berpotensi memasuki fase yang lebih politis. Ketika sinyal kekuasaan mulai terbaca, aktivitas kementerian dan kebijakan publik cenderung mendapat tafsir politik yang lebih kuat. Program pemerintah tetap berjalan, tetapi setiap langkah lebih mudah dikaitkan dengan kepentingan jangka menengah.
“Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis,” tuturnya.
Arifki lantas menekankan, bahwa dinamika semacam ini lazim dalam sistem presidensial multipartai. Namun, yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral. Ketika pembicaraan politik Pilpres hadir terlalu awal, ruang netral kabinet dinilai semakin menyempit.
Situasi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sikap partai-partai lain yang belum menyatakan posisi. Ketidakpastian arah politik membuka ruang manuver, sekaligus meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal pemerintahan.
“Dampak nyata dari wacana ini sangat bergantung pada bagaimana elite mengelola sinyal tersebut. Selama tidak diikuti langkah-langkah formal dan keputusan politik yang mengikat, dinamika ini masih berada pada tahap awal,” tandas Arifki.
Namun, Arifki menilai satu hal penting yakni semakin lama wacana dua periode dibiarkan berkembang tanpa penegasan arah, semakin besar kemungkinan perhatian elite tersedot pada politik elektoral, sementara agenda kebijakan berisiko berjalan dalam bayang-bayang kontestasi.
“Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi,” pungkasnya.
