HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda (Partai Garda Perubahan Indonesia), Teddy Gusnaidi menilai bahwa sikap Kapolri sejalan dengan DPR RI, yakni tetap memposisikan Polri berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian atau lembaga lain.
“Pernyataan Kapolri terkait tidak setuju wacana Kepolisian di bawah Kementerian, senada dengan DPR RI dalam rapat dengan Komisi III,” kata Teddy dalam tweetnya seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (7/2/2026).
Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas bagaimana sikap Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang tampak sekali memiliki sikap yang sama, terlebih ia merupakan anggota dewan dari Gerindra, sekaligus Wakil Ketua Umum partai berlambang kepala burung garuda itu.
“Bahkan Ketua Komisi III DPR RI menyatakan bahwa wacana itu sesat dan merugikan Presiden,” ujarnya.
Menurut Teddy, pihak-pihak yang mencoba mewacanakan agar Polri berada di bawah kementerian jelas adalah mereka yang sedang melakukan penggorengan isu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Lebih fatal lagi, mereka justru menarasikan seolah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sedang melakukan pembangkangan kepada Presiden Prabowo, karena menyatakan menolak Polri berada di bawah kementerian.
“Lalu orang-orang ngak jelas, membuat framing bahwa Kapolri membangkang terhadap Presiden. Mereka Framing seolah-olah Kepolisian di bawah kementerian wacana dari Presiden,” tukasnya.
Bagi Teddy, jika pun Presiden Prabowo Subianto memiliki benak untuk menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga, tentu DPR RI khususnya Komisi III akan satu komando dengan Presiden. Sayangnya, konteks tersebut tidak terjadi, justru Komisi III kompak mendukung agar Polri tetap independen di bawah komando Presiden secara langsung.
“Kalau itu wacana dari Presiden, pasti DPR sudah bereaksi terlebih dahulu sebelum orang-orang gak jelas itu,” tegas Teddy.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memberikan penegasan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak ingin Polri berada di bawah kementerian atau lembaga lain.
Hal ini sekaligus untuk membantah isu yang beredar di masyarakat terkait saat masa kampanye Pilpres 2024 lalu, yang menyebut Polri tidak lagi akan berada di bawah presiden jika Prabowo terpilih.
“Ini kalau, saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye ya. Waktu itu ada isu, kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas,” kata Habiburokhman saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan menggelar rapat perdana pada hari Selasa 2 Desember 2025.
Habiburokhman menegaskan, posisi Polri di bawah presiden telah diatur secara jelas dalam Tap MPR Tahun 2000, khususnya Pasal 7 ayat 2. Sehingga langkah ini sejalan dengan amanat reformasi dan evaluasi praktik sebelumnya, ketika kepolisian tidak berada di bawah kendali presiden secara langsung.
“Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi,” ujar Habiburokhman.
