HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Pleno yang dipimpin langsung Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Dari rapat pleno itu, PBNU menerima permohonan maaf Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.
PBNU juga memulihkan posisi Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Dengan demikian, pria 59 tahun itu kini Kembali menjabat Ketum PBNU.
Pemulihan posisi Gus Yahya itu jadi salah satu keputusan strategis rapat pleno terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda NU ke depan.
Rais Aam Kiai Miftach menyampaikan PBNU memaafkan ketoledoran Gus Yahya soal polemik mengundang intelektual Amerika Serikat yang pro Israel, Peter Berkowitz ke dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU.
“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Kiai Miftach di Jakarta, dikutip pada Jumat, (30/1/2026).
Selain itu, rapat pleno PBNU juga menerima pengembalian mandat KH. Zulfa Mustofa dari jabatan Penjabat Ketua Umum PBNU.
Alasan PBNU memulihkan posisi Gus Yahya selaku Ketum karena demi menjaga keutuhan organisasi NU. Hal itu juga untuk kemaslahatan NU yang lebih besar.
Rais Aam PBNU sebelumnya memberhentikan Gus Yahya dalam rapat pleno 9 Desember 2025.
Kemudian, rapat pleno juga memulihkan status kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-34 NU. Selanjutnya, pleno juga sepakat meninjau kembali seluruh Surat Keputusan (SK), baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan SK PAW Tahun 2024.
“Juga, percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU,” lanjut Kiai Miftach.
Terkait aspek administrasi, PBNU juga memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025. Selain itu, juga melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan NU.
Rapat pleno juga menyampaikan komitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi. Komitmen ith termasuk tata kelola keuangan PBNU agar lebih transparan dan akuntabel.
Adapun menyangkut agenda organisasi, rapat pleno menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026. Lalu, untuk agenda Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.
Selain itu, PBNU bakal menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU. Hal itu termasuk meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU.
Rapat Pleno juga menyepakati seluruh program atau kegiatan strategis PBNU mesti sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART. Lalu, peraturan lainnya dalam mematuhi kebijakan, arahan dan restu Rais Aam PBNU.
“Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga marwah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU secara tertib dan konstitusional,” tutur Kiai Miftach.
