HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap bertanggung jawab atas biaya kesehatan warga yang terdampak bau menyengat dari aktivitas fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keluhan warga terkait gangguan kesehatan yang diduga dipicu oleh pengolahan dan pengangkutan sampah di lokasi tersebut.
“Kalau ada biaya, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab,” ujar Pramono, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com, Jumat (30/1/2026).
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga tekanan mental akibat bau tidak sedap yang muncul dari aktivitas RDF.
Menanggapi hal tersebut, Pramono memastikan aspirasi dan keluhan warga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain menyampaikan komitmen tanggung jawab kesehatan, Pramono juga meminta agar operasional RDF Rorotan kembali dihentikan sementara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meredam persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Dan mudah-mudahan, untuk sementara ini, saya minta untuk disetop. Mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,” ujarnya.
Pramono menjelaskan sumber utama masalah RDF Rorotan bukan terletak pada proses pengolahan sampah, melainkan pada sistem pengangkutannya. Ia menyebut air lindi yang menetes dari armada pengangkut sampah lama menjadi penyebab utama timbulnya bau menyengat.
“Begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes. Inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa RDF Rorotan telah beberapa kali menjalani proses commissioning dengan kapasitas 200 hingga 500 ton per hari dan relatif berjalan tanpa kendala. Permasalahan baru muncul ketika proses transportasi sampah menuju fasilitas tersebut dilakukan.
Sebagai langkah perbaikan, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan armada pengangkut sampah baru pada 2025 dan melarang penggunaan kendaraan lama yang dinilai tidak layak.
“Yang lama saya tidak izinkan untuk digunakan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi persoalan transportasi sampah di Rorotan,” katanya.
Meski demikian, Pramono menegaskan RDF Rorotan tidak dapat langsung ditutup secara permanen karena dibangun dengan anggaran besar dan bukan pada masa kepemimpinannya. Ia menekankan pemerintah akan terus mencari solusi terbaik dengan tetap mendengarkan keluhan warga.
“Semua persoalan masyarakat saya dengarkan. Kita cari solusi terbaik,” pungkasnya.
