HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan pencampuran etanol 10 persen dalam bahan bakar minyak (BBM) atau E10 berpotensi menekan impor BBM secara signifikan, hingga 3,9 juta kilo liter (KL) per tahun.
Bahlil menjelaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Ia menegaskan, ketergantungan terhadap impor BBM menjadi salah satu penghambat utama tercapainya kedaulatan energi.
“Maka kemudian saya membuat, caranya bagaimana supaya kita mengurangi impor, langsung kita melakukan mandatori etanol, kalau etanol 10 persen, itu bisa melakukan efisiensi impor 3,9 juta,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, dikutip Holopis.com, Jumat (23/1/2026).
Pemerintah pun menargetkan mulai 2027 Indonesia tidak lagi mengimpor bensin, melainkan hanya minyak mentah (crude). Minyak mentah tersebut akan diolah di dalam negeri guna menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Menurut Bahlil, keberadaan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang baru diresmikan akan menjadi motor penggerak menuju kemandirian energi.
Kilang tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 5,8 juta KL. Dengan tambahan kapasitas tersebut, impor BBM yang sebelumnya berada di kisaran 24–25 juta KL diproyeksikan turun menjadi 19 juta KL pada 2026.
“Jujur saya katakan, ini by design dibuat untuk kita bergantung kepada impor, kalau ditanya menteri siapa yang anti impor, saya,” kata Bahlil.
“Maka apa yang saya lakukan, untuk RON 92, 95, dan 98, kita segera mengurangi impor, dan tahun 2027 tidak boleh kita impor lagi. Saya sudah minta Pertamina, saya pimpin rapat sampai jam 2 malam untuk mampu memproduksi sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan etanol merupakan bagian dari strategi substitusi BBM impor. Namun demikian, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas produksi etanol dalam negeri agar pasokan bahan baku E10 tetap terjaga.
“Bicara kedaulatan, kedaulatan itu tidak boleh asing mengintervensi kita, kalau bicara kedaulatan tapi masih berpikir asing, meninggal saja kita semua, Pak, dan saya tidak mau jadi Menteri ESDM diatur oleh asing,” ujar Bahlil.
