HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut dinilai krusial agar transformasi digital nasional dapat berjalan tanpa hambatan regulasi dan biaya yang berlebihan.
Penegasan itu disampaikan Nezar dalam Rapat Implementasi Konsep Sewa Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum tersebut, Nezar menyoroti tingginya beban regulasi yang harus ditanggung industri telekomunikasi di Indonesia. Ia menyebut regulatory cost sektor ini mencapai sekitar 12 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia dan berpotensi mengganggu keberlanjutan industri.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi prasyarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran. Agenda ini sangat bergantung pada kelancaran penggelaran infrastruktur digital di daerah,” ujar Nezar.
Ia menilai, masih terdapat kebijakan di tingkat daerah yang belum sejalan dengan regulasi nasional, khususnya terkait penetapan tarif sewa untuk penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Padahal, aturan telah memberikan rambu yang jelas demi menjaga keseimbangan antara optimalisasi aset daerah dan iklim investasi.
“Pasal 128B Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menegaskan penyesuaian sewa infrastruktur digital itu 0 persen apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu belum tersedia. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi aset daerah dan kelayakan investasi,” tegasnya.
Nezar menekankan bahwa pelaku industri telekomunikasi tidak menutup diri untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, mereka membutuhkan kepastian hukum, tarif yang wajar, serta kebijakan yang konsisten agar investasi dapat terus bergulir.
Menurutnya, biaya regulasi yang tidak terukur dan kerap berubah akibat penafsiran sepihak berisiko menahan laju investasi serta memperlambat perluasan jaringan internet, terutama ke wilayah pelosok.
“Infrastruktur telekomunikasi adalah penggerak lintas sektor. Ia menopang layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga sistem transaksi pemerintah daerah,” jelas Nezar.
Jika iklim industri tidak kondusif, lanjutnya, dampak ekonomi digital dan efek berganda yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur tidak akan optimal dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dalam menyelaraskan tata kelola regulasi.
“Kami memandang pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Tujuannya sederhana namun strategis, yakni menciptakan iklim regulasi yang adil, transparan, dan pro pertumbuhan,” pungkas Nezar.
Dengan sinergi yang kuat, ia berharap kebijakan tarif dan pengelolaan aset daerah dapat menjadi instrumen tata kelola yang sehat, bukan penghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan percepatan transformasi digital.
