Polemik Geothermal Menguat di Kalangan Pecinta Alam, Kurtubi Angkat Opsi Lain
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Panas bumi kembali menjadi sorotan seiring dorongan pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih. Indonesia yang memiliki potensi geothermal sekitar 24 gigawatt (GW) terus dipromosikan sebagai destinasi investasi global.
Namun, rencana pengembangan panas bumi di kawasan pegunungan, termasuk isu geothermal di Gunung Gede, memicu polemik di tengah masyarakat, terutama kalangan pecinta alam dan pendaki gunung.
Perdebatan ini menguat setelah Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengajak investor global menanamkan modal di sektor geothermal Indonesia dalam forum Geothermal Energy Dialoguedi Abu Dhabi Sustainability Week.
Pemerintah menilai panas bumi sebagai sumber energi bersih yang mampu menopang sistem kelistrikan nasional karena dapat beroperasi 24 jam dan tidak bergantung pada cuaca.
Geothermal diposisikan sebagai energi base load yang dinilai krusial di tengah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan lain yang bersifat intermiten.
Dukungan regulasi pun diperkuat melalui kebijakan percepatan energi terbarukan serta skema nilai ekonomi karbon untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Namun, pengamat energi senior Kurtubi memberikan catatan kritis terhadap arah pengembangan geothermal, khususnya jika dilakukan di kawasan pegunungan.
Ia menegaskan bahwa label energi bersih pada geothermal tidak bisa digeneralisasi tanpa mempertimbangkan lokasi dan karakter wilayah.
“Geothermal memang salah satu sumber energi bersih, tetapi sangat tergantung lokasinya di mana,” kata Kurtubi kepada Holopis.com, Selasa (20/1).
Menurut mantan Ketua Kaukus Nuklir Parlemen periode 2014-2019 ini, ketika panas bumi dikembangkan di kawasan pegunungan, tantangan yang muncul bukan hanya teknis, tetapi juga ekonomi dan lingkungan.
“Kalau lokasinya di kawasan pegunungan, biaya pengembangan dan risikonya sangat besar,” ujarnya.
Biaya pengeboran di wilayah seperti itu dinilai sangat mahal dan kerap tidak sebanding dengan manfaat energi listrik yang dihasilkan.
Kurtubi menilai kondisi tersebut berpotensi memperpanjang polemik di masyarakat. Di kawasan seperti Gunung Gede, proyek geothermal bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem hutan, sumber air, serta ruang hidup satwa liar.
Kekhawatiran inilah yang kerap mendorong penolakan dari komunitas pendaki dan pecinta alam yang melihat gunung sebagai kawasan konservasi, bukan semata objek eksploitasi energi.
Ia menambahkan, pemanfaatan geothermal seharusnya lebih selektif dan kontekstual. Jika cadangan panas bumi berada di kedalaman dangkal dan volumenya besar, menurut Kurtubi, pendekatan pengembangannya tidak harus selalu berupa pembangkit listrik.
“Kalau cadangannya besar dan dangkal, tidak terlalu dalam sehingga tidak membutuhkan biaya pengeboran mahal, opsi pemanfaatannya justru lebih tepat sebagai sumber air hangat,” ujarnya.
Pemanfaatan tersebut, lanjutnya, dapat diarahkan menjadi kolam air hangat berskala besar yang memiliki nilai ekonomi dan sosial lebih luas.
Kurtubi mencontohkan sebuah negara pulau di Samudra Atlantik yang berhasil mengembangkan kolam air hangat dari sumber geothermal sebagai objek wisata unggulan. Proyek tersebut mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi magnet wisatawan internasional.
“Banyak turis dari negara-negara Eropa dan juga dari China datang ke sana,” kata Kurtubi.
Ia mengaku pernah mengunjungi langsung objek wisata tersebut saat masih menjadi anggota DPR RI bersama Komisi VII. Pengalaman itu, menurutnya, menunjukkan bahwa geothermal tidak selalu harus ditempatkan dalam kerangka industri energi semata.
Kurtubi menilai konsep wisata kolam air hangat berbasis geothermal dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan jika karakter cadangan memungkinkan. Selain mengurangi risiko ekologis, pendekatan ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi sumber pendapatan daerah.
Di tengah polemik geothermal di Gunung Gede, pandangan ini memperlihatkan bahwa perdebatan panas bumi sejatinya bukan tentang menolak energi bersih, melainkan soal memilih model pemanfaatan yang paling tepat dan adil bagi lingkungan serta masyarakat.