HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD masih disorot dan menuai kritik. Pilkada via DPRD dinilai berisiko untuk melahirkan pemimpin yang tak memiliki legitimasi kuat.
Pengamat Politik Citra Institute Efriza menganalisa demikian karena kepala daerah hasil pilkada via DPRD bukan representasi pilihan rakyat. Ia menyoroti jika kepala daerah terpilih hasil pilkada via DPRD dan kinerjanya tak memberi manfaat ke rakyat maka jadi persoalan serius.
“Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Efriza dalam keterangannya, Kamis, (15/1/2026).
Efriza mengatakan kondisi politik di Tanah Air saat ini, yang jadi persoalan utama bukan soal kemampuan rakyat untuk memilih. Tapi, menurut dia, karena kualitas calon kepala daerah yang diusung elite politik.
Bagi dia, sistem pilkada dipilih DPRD juga berpotensi menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi. Dia bilang sistem itu bisa membuka ruang ketidakadilan dalam tata kelola pilkada.
Efriza mengkritisi sistem pilkada via DPRD itu seperti kembali ke Orde Baru. “Ada ketidakadilan nantinya ketika pilkada tidak langsung ini terlaksana ada kesemrawutan dalam pengurusan pilkada,” jelas Efriza.
Lebih lanjut, dia juga khawatir adanya potensi menguatnya praktik elitisme dan politik transaksional jika memberlakukan sistem pilkada via DPRD. Ia bilang demikian karena pilkada tak langsung atau melalui DPRD akan membuat akses kekuasaan semakin sempit. Kondisi itu hanya berputar di lingkaran elite politik tertentu.
Menurut dia, pilkada tak langsung justru berpotensi meningkatkan biaya politik secara tersembunyi. Ia mengkritisi kondisi itu bakal berbahaya karena bisa melemahkan prinsip demokrasi substantif.
“Jangan-jangan semuanya itu elitisme, pertanyaan berapa banyak transaksionalnya itu. Kecenderungan akan lebih mahal justru lebih besar karena hanya elit-elit politik saja yang memiliki akses,” tutur Efriza.
Dinamika politik terkait wacana pilkada via DPRD terus menggelinding. Sejumlah partai politik di DPR sudah beri sinyal kuat sikap mendukung pilkada via DPRD yaitu Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem. Demokrat juga sepertinya berubah Haluan dari awalnya menolak menjadi mendukung pilkada via DPRD .
Partai yang sejauh ini lantang menolak pilkada via DPRD adalah PDI Perjuangan (PDIP). Dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDIP tetap ingin pilkada dipilih langsung oleh rakyat. PDIP pun mengusulkan agar pilkada langsung menggunakan e-voting.
