HOLOPIS.COM, JAKARTA – Momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 PDI Perjuangan dinilai menjadi ruang penting untuk membaca ulang peta politik Jawa Tengah. Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai basis elektoral baru menempatkan PDIP pada situasi strategis: apakah PSI diposisikan sebagai lawan langsung, atau justru bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih besar bersama Gerindra.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Jawa Tengah selama ini bukan hanya lumbung suara PDIP, tetapi juga basis simbolik dan organisatoris. Karena itu, setiap pernyataan politik yang menyasar wilayah ini—termasuk dari PSI—perlu dibaca secara struktural, bukan sekadar kompetisi elektoral biasa. PSI dinilai membawa narasi pembaruan dan kedekatan dengan kekuasaan pusat, yang secara psikologis dapat mengganggu persepsi dominasi lama.
Namun demikian, Arifki melihat bahwa ancaman utama terhadap PDIP di Jawa Tengah tidak bisa dibaca tunggal. Di balik ekspansi PSI, terdapat Partai Gerindra sebagai partai penguasa yang memiliki sumber daya, jejaring elite, dan kontrol agenda nasional. Dalam pembacaan ini, PSI lebih tepat dipahami sebagai variabel baru, sementara Gerindra tetap menjadi faktor struktural yang menentukan.
“PSI menguji ruang simbolik, Gerindra menguji struktur kekuasaan. Keduanya berbeda level, tetapi saling berkaitan,” ujar Arifki dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Minggu (11/1/2026).
Rakernas PDIP menjadi penting karena akan memperlihatkan prioritas respon politik partai. Jika Rakernas menekankan konsolidasi kader, penguatan basis akar rumput, dan komitmen terhadap Pilkada langsung, maka sinyalnya PDIP sedang memperkuat pertahanan struktural menghadapi kekuatan besar.
“Sebaliknya, jika narasi lebih diarahkan pada adu simbol dan citra, maka PSI kemungkinan dibaca sebagai lawan yang perlu direspons lebih cepat,” ujarnya.
Arifki juga menilai, sikap PDIP di tingkat nasional akan sangat memengaruhi pembacaan ini. PDIP yang memilih oposisi tegas cenderung menjaga Jawa Tengah sebagai basis politik utama.
“Jika PDIP masih membuka ruang kompromi nasional, maka fokus pertahanan daerah berpotensi terbagi, memberi ruang kompetisi yang lebih terbuka,” lanjutnya.
Menurut Arifki , Rakernas PDIP 2026 tidak semata berbicara tentang arah nasional menuju 2029, tetapi juga tentang bagaimana PDIP mengklasifikasikan ancaman politik di kandang sendiri.
Pertanyannya kemudian, apakah Jawa Tengah diperlakukan sebagai wilayah yang sudah aman, atau justru sebagai medan kontestasi baru yang menuntut strategi berbeda?
“Dalam politik, perubahan besar sering diawali bukan oleh kekalahan, tetapi oleh kelengahan membaca perubahan peta,” pungkas Arifki.
