APBN 2025 Defisit 2,92%, Purbaya Klaim Bagian dari Strategi Jaga Ekonomi RI
HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan defisit APBN tahun anggaran 2024 yang berada di level 2,3 persen dari PDB.
Purbaya menjelaskan, bahwa peningkatan defisit tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical.
"Defisit naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen, ini misi menjaga ekonomi ekspansi ini kebijakan countercyclical. Saya buat defisit 0 juga bisa tapi ekonomi morat marit," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2025, dikutip Holopis.com, Kamis (8/1/2026).
Meski defisit mengalami kenaikan, Purbaya optimistis kondisi fiskal ke depan akan membaik seiring menguatnya fondasi ekonomi nasional. Ia meyakini defisit APBN pada 2026 dapat ditekan dengan tetap memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
"Saya yakin 2026 dengan membaiknya fondasi ekonomi dan momentum ekonomi ke depan, defisit bisa ditekan dengan dampak ekonomi ke masyarakat lebih besar. Tahun ini, kita asumsikan ekonomi 5,4 persen, kita coba tekan ke level lebih tinggi lagi," tegasnya.
Selain defisit APBN, Purbaya juga menyampaikan keseimbangan primer hingga akhir 2025 tercatat mengalami defisit sebesar Rp180,7 triliun. Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai Rp2.756,3 triliun atau setara 91,7 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp534,1 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun atau sekitar 96,3 persen dari total pagu APBN. Pemerintah memastikan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.