Habib Syakur Pilkada Lewat DPRD Tetap Demokratis, Tapi Jangan Dibahas Sekarang
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan bahwa Pilkada melalui DPRD tetap bisa dianggap sebagai proses politik yang demokratis, sepanjang dilaksanakan dengan baik dan benar, yakni mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas, serta berintegritas.
"Persoalan Pilkada lewat DPRD tetap demokratis, kita pernah mengalami hal itu dan tidak melanggar, sepanjang prinsipnya tetap dipegang ya," kata Habib Syakur, Rabu (7/1/2026).
Ia mengatakan bahwa Pilkada hanya sebuah instrumen politik yang dilakukan untuk menentukan kepala daerah sebuah wilayah, baik di level Gubernur dalam Provinsi, maupun Bupati dan Walikota dalam level Kabupaten maupun Kota.
Apalagi di dalam Pancasila, pun sudah termaktub bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dikelola dengan konsep keterwakilan, seperti di Sila 4.
"Di sila ke 4 kan ada ya, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," tukasnya.
Walaupun ia mengakui bahwa persoalan wacana perubahan Pilkada langsung menjadi Pilkada perwakilan atau tidak langsung akan memicu polemik yang cukup pelik. Sebab selain persoalan kebiasaan masyarakat sejak tahun 2005, waktu munculnya wacana tersebut juga bisa memicu polemik tersebut.
"Kan masalahnya di waktu, kenapa dimunculkan sekarang saat semua rakyat sedang fokus pemulihan bencana Sumatera, kan itu mengapa jadi gaduh ya," ujar Habib Syakur.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak memunculkan polemik tersebut di momentum saat ini. Biarkan itu menjadi agenda lobi politik elite yang kemudian menjadi agenda diskursus publik.
"Sebaiknya sekarang kita fokus pemulihan, percepatan pengentasan bencana apalagi sebentar lagi Ramadan," tutur Habib Syakur.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memaksa para jajarannya fokus memulihkan bencana, agar masyarakat kembali percaya bahwa negara memang hadir di tengah kesulitan.
Dengan demikian, rakyat tidak akan mudah dipecah-belah dan diadu-domba, karena mereka melihat bagaimana para pejabat dan aparat di lapangan tengah menaruh fokus utama dalam pemulihan kebencanaan.
"Saya kira rakyat akan melihat bagaimana kinerja dan sepak terjang pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pemerintahan, tidak perlu ada survei, ketika rakyat puas, maka kepercayaan akan meningkat, itu," pungkasnya.