HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 masih dikhawatirkan. Salah satunya isu dalam KUHP baru soal kritik pemerintah bisa terancam pidana.
Pemerintah sudah menyampaikan tak ada pasal dalam KUHP yang baru membuat rakyat dipidana karena mengkritik pemerintah.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan pernyataan pemerintah bahwa KUHP yang baru merupakan delik aduan. Bagi dia, hal itu jadi penegasan bahwa rakyat tak akan pernah dipidanakan saat mengkritik pemerintah.
Menurut dia, KUHP era baru ini tak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat.
“Artinya, pemerintah menjamin kritik apa pun yang keluar dari masyarakat tidak akan berujung pidana,” kata Bawono dalam keterangan di Jakarta, Senin, (5/1/2026).
Bagi dia, penegasan pemerintah itu itu juga menjawab kekhawatiran masyarakat di media sosial. Sebab, ada sebagian pihak yang khawatir jika KUHP baru itu mudah memidanakan seseorang saat mengkritik pejabat.
Bawono menyampaikan beberapa pasal di KUHP baru justru beri kebebasan masyarakat untuk mengkritik pemerintah.
“Tanpa khawatir dikriminalisasi atau dipidanakan. Artinya, apa yang dikhawatirkan itu tak berdasar,” jelas Bawono.
Namun, ia mengingatkan kritik itu mesti berdasarkan data dan fakta sehingga bukan penghinaan. Dijelaskan dia, ada perbedaan antara kritik dan menghina.
“Kritik itu membangun, memberikan koreksi. Sementara, penghinaan itu memang sejak awal ingin menjatuhkan, menyerang pribadi orang lain,” tutur Bawono.
Lebih lanjut, dia menuturkan dalam persoalan menghina, saat objek yang dituju tak lapor polisi, maka tak berujung pemidanaan. Pendukung dari objek pun tak bisa mengadukan hal itu kepada aparat penegak hukum.
“Dengan begitu, keberadaan KUHP baru justru mencegah bahkan membatasi kemungkinan kriminalisasi. Bukan sebaliknya, semua orang bisa dipidanakan,” ujar Bawono.
Adapun aturan KUHP yang baru soal kritik pemerintah termuat dalam Pasal 218. Delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan tak ada satu pasal pun di KUHP yang bisa mempidanakan seseorang yang mengkritik pemerintahan.
“Menyampaikan kritik merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat, yang merupakan bagian dari HAM dan dijamin UUD 45,” kata Yusril.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!