HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari satu juta warga Gaza masih membutuhkan bantuan tempat penampungan, meskipun gencatan senjata telah berlangsung dan distribusi bantuan kemanusiaan terus dilakukan. Angka tersebut setara dengan hampir separuh populasi di Jalur Gaza.
“Diperkirakan lebih dari satu juta orang di Gaza masih sangat membutuhkan bantuan shelter,” ujar Kantor Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, dikutip Holopis.com, Minggu (4/1).
Kantor tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan tempat penampungan tetap tinggi meski ribuan tenda, ratusan ribu terpal, serta berbagai perlengkapan lainnya telah disalurkan oleh para pekerja kemanusiaan ke berbagai wilayah Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan.
Mengutip laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), kondisi musim dingin yang ekstrem memperburuk situasi warga. Hujan lebat, angin kencang, dan gelombang air laut menyebabkan ratusan ribu warga Palestina harus bertahan di tenda-tenda darurat yang rusak dan tidak layak huni, terutama keluarga-keluarga paling rentan.
Di sisi lain, sektor air, sanitasi, dan kebersihan juga menghadapi tantangan serius. Para mitra PBB di bidang tersebut kesulitan mengelola sampah padat akibat terbatasnya akses ke lokasi pembuangan, kerusakan infrastruktur, serta kekurangan bahan bakar. Kondisi ini menyebabkan selisih antara volume sampah yang diangkut dan yang menumpuk semakin besar.
Meski demikian, tim yang didukung Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dilaporkan mampu membersihkan sekitar 1.000 ton sampah padat setiap bulan sejak gencatan senjata. Upaya tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga kesehatan anak-anak dan keluarga mereka di tengah kondisi darurat.
Program Pembangunan PBB (UNDP) sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah padat menjadi salah satu layanan paling terdampak di Gaza. Pada Desember lalu, UNDP mencatat hanya sedikit lokasi pembuangan sementara yang masih dapat diakses dan beroperasi, sehingga meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (31/12), Komite Tetap Antarlembaga yang terdiri dari entitas PBB dan mitra kemanusiaan mendesak otoritas Israel untuk meninjau ulang rencana pelarangan terhadap sejumlah organisasi nonpemerintah internasional.
Komite menegaskan keberadaan organisasi-organisasi tersebut sangat krusial bagi kelangsungan operasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.
