HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dalam skala besar pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Permintaan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Danang menegaskan, normalisasi sungai menjadi bagian krusial dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, berbagai laporan yang diterima DPR menunjukkan bahwa kondisi sungai pascabencana mengalami perubahan ekstrem, sehingga berpotensi menimbulkan bencana lanjutan jika tidak segera ditangani.
“Banyak informasi yang kami terima bahwa aliran sungai telah berpindah arah, berubah posisi, bahkan melebar. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dan terencana,” ujar Danang Wicaksana dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan, normalisasi sungai sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, bahkan dimulai dari bagian muara atau arah laut, agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan efektif.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dinilai perlu membuka jalur sungai baru, selama didukung kajian ilmiah yang matang.
“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semua harus dihitung, mulai dari debit air, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” jelasnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Danang, mendukung penuh langkah normalisasi sungai sebagai strategi jangka panjang untuk mengendalikan banjir dan meminimalkan risiko bencana berulang.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif Kementerian Perhubungan, mengingat proses normalisasi berpotensi bersinggungan dengan alur pelayaran menuju laut.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga berkaitan dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” pungkasnya.
Dengan sinergi lintas kementerian, Danang berharap pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
