HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan pajak hingga akhir 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp 2.189 triliun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang terjadi.
“Pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya, berada di bawah target yang di APBN,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Holopis.com, Rabu (31/12/2025).
Purbaya menjelaskan, melesetnya penerimaan pajak terjadi karena kinerja ekonomi yang belum optimal, khususnya pada sembilan bulan pertama tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga menunda sejumlah upaya penarikan pajak baru demi menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Kita nggak memungkiri itu karena ekonominya jelek 9 bulan pertama tahun ini, terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, akan nggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi,” tutur Purbaya.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah bersifat counter-cyclical, sehingga tidak menambah tekanan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut justru diperlukan agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.
“Jadi kita lakukan kebijakan counter-cyclical yang secara nggak langsung di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus,” imbuh Purbaya.
Dengan pendekatan tersebut, Purbaya optimistis perekonomian nasional akan menunjukkan perbaikan yang lebih nyata pada 2026. Ia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi mulai terlihat sejak awal tahun depan.
“Saya yakin akhir triwulan I-2026 sudah akan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat,” tambahnya.
Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 tercatat baru mencapai Rp 1.634,43 triliun atau setara 74,65% dari target APBN 2025. Capaian tersebut tercatat turun 3,21% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pemerintah berharap perbaikan kondisi ekonomi dan pemulihan aktivitas usaha pada 2026 dapat mendorong kembali kinerja penerimaan pajak secara lebih optimal.
