Kemendes Upayakan Pemulihan Desa Pasca Bencana Sumatra

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Desa dan PDT, Yahdil Abdi Harahap menyampaikan, bahwa Indonesia merupakan negara nomor dunia di dunia dalam peringkat rawan bahaya bencana alam serta berada dalam lingkup Ring of Fire.

Namun dalam konteks pasca kebencanaan, ia mengatakan bahwa Kementeriannya tidak memiliki kemampuan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi miliki otoritas dalam pendampingan bagi desa agar bisa menjadj desa mandiri.

Hal ini disampaikan Yahdil dalam Dialog Nasional Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Swarna Dwipa Institute (SDI) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT, dan Asosiasi Forum Asosiasi BUMDES, demi membahas mengenai rencana pembangunan desa pasca Bencana Ekologi di Sumatera, Minggu (28/12/2025).

"Dalam konteks pasca bencana, kami dari Kementerian Desa tidak memiliki hak dalam upaya pembangunan infrastruktur desa, melainkan mampu memfasilitasi pendampingan desa untuk menjadikan sebuah Desa yang mendiri," kata Yahdil.

Ia juga menyampaikan bahwa bencana ekologi di Sumatera memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi dan ancaman kemiskinan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu Kementerian Desa akan terus berupaya melakukan pendampingan terhadap desa desa yang terdampak bencana.

"Kami, akan terus mendampingi desa-desa yang terdampak bencana, agar masyarakat di desa tersebut mampu untuk bangkit dan tumbuh dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin saja terjadi. Karena desa yang kuat dan mandiri dapat membantu terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama,
Ketua Umum Asosiasi Forum BUMDes Indonesia, KRAT Yani Setiadiningrat, menyampaikan bahwa banyak juga BUMdes yang terdampak akibat bencana tersebut. Sehingga dalam rangka pemulihan, dibutuhkan pendampingan dadi Kementerian Desa dan berbagai stakeholders agar kerja-kerja bisa dicapai dengan baik, khususnya mengembalikan sektor ekonomi rakyat.

"Oleh karena itu, Asosiasi Forum BUMDes Indonesia akan terus bersama sama dengan Kementerian Desa untuk bersinergi membangun desa pasca bencana, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi di desa yang terdampak bencana," imbuhnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Peneliti Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, menuturkan bahaya rentan yang terjadi pasca gempa khususnya terhadap perempuan, anak , kesehatan dan pendidikan.

Pihaknya akan ikut melakukan sumbangsih dalam upaya trauma healing sehingga masyarakat bisa cepat pulih dari trauma akibat bencana alam yang telah dialami.

"Kami, menyarankan perlu adanya upaya pemulihan gangguan mental kepada warga yang terdampak karena kejadian tersebut bisa mengakibatkan trauma yang cukup lama," tuturnya.

Setali tiga uang dengan Febby, Sosiolog UI Sukma Widyanti memandang jika ada yang sangat perlu dilakukan sebagai upaya khusus mengenai bencana di Sumatera, karena selain tragedi bencana juga merupakan tragedi kemanusiaan, dimana menelan korban jiwa hingga ribuan jumlahnya.

"Menurut saya, diperlukan langkah langkah khusus oleh pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya," tegasnya.

Di sisi lain, praktisi hukum sekaligus peneliti bidang hukum Swarna Dwipa Institute Tohenda menjelaskan, dari sisi hukum mengenai penyebab utama yang terlihat di lapangan terjadinya bencana ekologi tersebut.

Tohenda menyebut bahwa memang terjadi dugaan kuat aksi pembalakan liar yang membuat bencana ekologi terjadi.

"Dari hasil pengamatan, kami melihat bahwa telah terjadi pembalakan liar yang bertentangan dengan UU yang berlaku," ujarnya.

Fatalnya, aksi pembalakan liat sudang berlangsung sejak lama, sehingga bencana alam terjadi sebagai bagian dari efek akumulasi kasus tersebut.

"Pembalakan tersebut tidak akan berdampak langsung pada saat pembalakan baru dilakukan, melainkan akan berakibat pada beberapa tahun ke depannya, dan itu terjadi pada bulan November kemarin hingga awal Desember yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, dan banyak kerugian materiil dan inmateriil," terang Tohenda.

Terakhir, Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menyimpulkan, bahwa dari hasil dialog tersebut, pihaknya melihat bahwa Kementerian Desa dan PDT telah berupaya menemukan solusi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap desa desa yang terdampak.

Ia sangat berharap kinerja Kementerian Desa dan PDT mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

"Selain itu pihak kementerian Desa juga mencoba agar program mereka untuk menciptakan Desa Mandiri bisa diwujudkan secara Nasional. Karena diharapkan dari desa desa yang sudah mandiri akan mampu membangun Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045," pungkasnya.