HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat penanganan bencana Sumatera bersama sejumlah menteri dan kepala daerah. Rapat yang digelar di Jakarta pada Kamis (25/12/2025) itu membahas percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maruarar menyampaikan, pembangunan huntap akan dilakukan secara gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali tinggal di rumah yang layak dan aman.
“Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, melalui semangat gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi,” ujarnya dikutip dari akun @maruararsirait, Jumat.
Ia menegaskan, pembangunan huntap tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Lokasi hunian harus dipastikan aman dari ancaman bencana serta tidak merusak lingkungan sekitar.
“Kami menegaskan agar lokasi hunian tetap dipersiapkan dengan baik: aman dari banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta jelas secara hukum,” ungkap Maruarar.
Menurutnya, pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana secara terpadu. Program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga.
“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan,” jelasnya.
Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang tetap bekerja meski di tengah hari libur keagamaan.
Sambil menunggu proses pembangunan huntap rampung, Kementerian Sosial RI akan menempatkan warga terdampak di hunian sementara (huntara). Pemerintah juga menyiapkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per rumah.
“Kami memberikan jaminan hidup, kita tunaikan sebesar 10.000 rupiah atau misalkan menjadi 15.000, berarti sebulannya mendapatkan 450.000 per orang untuk membeli lauk pauk selama di Huntara, selama-lamanya 3 bulan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara daring.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
