HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau Plt Bupati Bekasi. Asep menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi untuk memastikan jalannya organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kepemimpinan Kabupaten Bekasi sudah kosong hampir sepekan setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Status Ade juga saat ini sudah jadi tersangka dan ditahan KPK.
Pun, penunjukan Asep Surya itu berdasarkan surat perintah nomor 9344/KPG.11.01/PEMOTDA yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Terkait itu, Asep mengaku siap menjalankan kursi Plt Bupati untuk meneruskan kebijakan pro masyarakat.
“Saya menyatakan siap untuk melanjutkan kepemimpinan tanpa rasa takut dengan komitmen meneruskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” kata Asep di Cikarang, Rabu, (24/12/2025).
Asep menuturkan penting bisa menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, pelayanan publik juga mesti jadi fokus perhatian.
Lebih lanjut, dia mengatakan amanah sebagai Plt Bupati Bekasi juga mesti bisa memastikan program kegiatan berjalan sesuai rencana. Begitupun pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap menjadi prioritas utama.
Kemudian, Asep mengaku sudah beri arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bekasi. Ia mengingatkan roda pemerintahan harus tetap bisa berjalan efektif, dan berkesinambungan.
“Pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal, profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam arahannya itu, dia menyampaikan penting agar bisa menjaga kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik. Asep juga menyebut agar fokus pada tugas pokok dan fungsi dengan meminta segenap kepala perangkat daerah bekerja profesional sesuai kewenangan.
Asep juga menyampaikan penting optimalisasi realisasi pendapatan daerah melalui langkah konkret serta terukur. Menurut dia, langkah itu penting menyesuaikan potensi dan regulasi yang berlaku.
Kata dia, penguatan pengendalian dan akuntabilitas anggaran dengan mewajibkan pengguna anggaran tertib administrasi mesti diimplementasikan.
Selain itu, dia mengatakan penting dalam upaya Monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran mesti dilakukan serta segera dilaporkan jika ada hambatan yang memerlukan perhatian pimpinan.
