HOLOPIS.COM, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia Gede Sandra mengkritik keras Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia yang dinilai tidak serius menjalankan program transisi energi dari LPG ke gas alam.
Gede menyebut sebanyak 28 dari 48 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Indonesia saat ini tidak beroperasi karena tidak mendapat pasokan gas alam. Kondisi ini diperkirakan akan semakin memburuk karena alokasi gas untuk SPBG akan terus menurun.
“Ini berarti kelak hanya akan tersisa sedikit SPBG saja yang beroperasi optimal. Transisi energi ke gas alam selama ini hanyalah omon-omon Menteri ESDM belaka,” kata Gede dalam analisisnya, Selasa (23/12/2025).
Data menunjukkan ketergantungan Indonesia pada impor LPG mencapai tingkat mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor 6,9 juta ton LPG senilai USD 3,8 miliar atau setara Rp 62 triliun, sementara produksi dalam negeri hanya 1,9 juta ton atau 78 persen dari total kebutuhan nasional.
Padahal, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah. Cadangan gas alam Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia dan merupakan eksportir LNG ke-8 dunia dengan produksi gas alam di atas 1 juta barrel setara minyak per hari.
Gede menjelaskan penggunaan gas alam atau CNG (Compressed Natural Gas) lebih murah 10-20 persen ketimbang LPG non-subsidi dan lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon 19 persen lebih rendah ketimbang LPG dan 40 persen lebih rendah ketimbang batubara.
Namun pemanfaatan gas alam untuk gas perkotaan dan bahan bakar gas/CNG selama ini sangat kecil, hanya 0,5 persen dari total pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan domestik.
Gede merekomendasikan tiga langkah untuk mewujudkan transisi energi: menambah pasokan gas untuk gas perkotaan menjadi setidaknya 5 persen dari kebutuhan domestik, menambah jumlah SPBG hingga setidaknya 100 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan memasifkan pembangunan infrastruktur jaringan gas hingga masuk ke perumahan-perumahan.
Untuk menambah pasokan, pemerintah dapat melakukan renegosiasi kontrak ekspor LNG dengan China, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengalihkan sebagian pasokan ke SPBG domestik. Menurut perhitungannya, untuk memenuhi 100 SPBG hanya diperlukan sekitar 7 persen dari volume ekspor LNG Indonesia.
Gede juga menyarankan Danantara mengarahkan Pertamina mengeksekusi pembangunan SPBG karena ini merupakan investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, perlu koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan, dan Kementerian ESDM untuk memasifkan pembangunan infrastruktur penunjang hingga ke perumahan-perumahan.
