HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dua pernyataan pemerintah soal donasi yakni komentar Menteri Sosial tentang kewajiban pelaporan donasi dan pernyataan anggota DPR yang membandingkan besarnya donasi negara dengan influencer—menunjukkan adanya kegagalan komunikasi pemerintah dalam membaca sensitivitas publik.
Menurut Arifki, respons itu tidak hanya kurang tepat, tetapi justru menciptakan jarak persepsi antara pemerintah dan masyarakat yang sedang larut dalam rasa solidaritas.
“Ketika publik sedang memuji aksi solidaritas influencer, narasi pemerintah malah masuk lewat pintu regulasi dan pembelaan angka. Itu seperti dua gelombang frekuensi yang tidak pernah saling bertemu,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, niat Kemensos sebenarnya baik karena ingin menjaga tata kelola donasi tetap tertib. Namun, penyampaiannya muncul di momen yang kurang tepat. Di tengah suasana publik yang penuh empati, pesan soal aturan justru terdengar seperti koreksi, bukan apresiasi.
“Ini problem klasik pemerintah: pesan benar, momentum salah. Dan di era digital, momentum yang salah bisa mengubah pesan benar menjadi sentimen negatif,” tambahnya.
Terkait pernyataan anggota DPR yang membandingkan donasi negara dan influencer, Arifki menilai langkah tersebut tidak strategis. Pemerintah, katanya, seharusnya tidak terjebak dalam arena perbandingan yang tidak relevan.
“Negara tidak bisa menang dalam adu donasi. Negara punya mandat, influencer punya imajinasi. Begitu pemerintah ikut membandingkan angka, posisinya langsung turun ke level kompetisi yang sebetulnya bukan ranahnya,” tegasnya.
Ia menilai dua komentar tersebut menandakan bahwa pemerintah sedang kehilangan kendali dalam menentukan arah narasi publik. Influencer dan warganet kini lebih dulu membentuk opini, sementara pemerintah datang terlambat dengan gaya komunikasi yang teknokratis dan tidak emosional.
“Ketika negara berkomunikasi terlalu lambat dan terlalu teknokratis, ruang kosong itu diisi oleh aktor non-negara yang lebih cepat, lebih emosional, dan lebih pandai memanfaatkan algoritma,” ujarnya.
Arifki menekankan, pemerintah seharusnya tampil dengan pendekatan yang lebih empatik, proaktif, dan transparan, bukan defensif. Respons yang lambat dan kaku menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah belum siap menghadapi dinamika digital yang bergerak cepat.
Ia menutup analisanya dengan menyebut bahwa polemik donasi ini adalah peringatan keras. Kepercayaan publik hari ini tidak ditentukan oleh siapa yang punya sumber daya terbesar, tetapi oleh siapa yang paling peka membaca suasana hati masyarakat.
