HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa berbagai kejanggalan dari kinerja panitia seleksi (pansel) BPJS masih belum tuntas dan terjawab. Padahal proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 tengah memasuki tahap akhir.
Menurut Timbul, sejumlah kejanggalan dalam kinerja pansel dinilai dapat mengganggu integritas proses serta berpotensi merugikan kepentingan publik sebagai penerima manfaat program jaminan sosial.
“Seleksi kali ini merupakan proses ketiga sejak implementasi UU SJSN dan UU BPJS, namun justru meninggalkan banyak catatan kritis. Kami melihat kerja-kerja Pansel tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan kepatuhan pada regulasi,” kata Timboel dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/12/2025).
Berdasarkan Pasal 11 huruf (a) Perpres 81 Nomor 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas serta Anggota Direksi (termasuk Pengganti Antarwaktu) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pansel wajib dibentuk paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi.
Namun, Keppres 104 dan 105 Tahun 2025 tentang pembentukan Pansel baru yang ditandatangani pada 2 Oktober 2025, terhitung terlambat sekitar satu bulan dari batas akhir Agustus 2025. Menurutnya, jelas hal itu merupakan sebuah pelanggaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Ini adalah pelanggaran yang tidak bisa dianggap remeh. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap tata kelola seleksi yang baik,” tegasnya.
Tidak Jelasnya Kompetensi Anggota Pansel
Timboel juga menyoroti tidak adanya penjelasan mengenai kompetensi anggota Pansel sebagaimana diamanatkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Perpres 81 Tahun 2015. Regulasi tersebut mewajibkan unsur tokoh masyarakat dalam Pansel memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, TI, manajemen risiko, kesehatan, ketenagakerjaan, atau hukum.
“Dalam Keppres, tidak dijelaskan para anggota Pansel ahli di bidang apa. Kami menduga sebagian tidak memiliki pengalaman di sektor jaminan sosial nasional maupun penyelenggaraan enam program jaminan sosial. Ini patut dipertanyakan karena kompetensi Pansel sangat menentukan kualitas seleksi,” jelas Timboel.
Di samping itu, ia juga menilai bahwa proses uji kompetensi juga memunculkan polemik. Pansel memberikan soal pilihan ganda dan essay, namun hasil seleksi diumumkan kurang dari 24 jam setelah tes.
“Waktu yang begitu singkat menimbulkan pertanyaan apakah Pansel benar-benar membaca esai peserta. Akibatnya muncul dugaan penilaian yang subyektif. Ironisnya, banyak calon dengan pengalaman panjang di BPJS justru tidak lolos,” ungkap Timboel.
Perbandingan dengan proses seleksi tahun 2020 menunjukkan perbedaan besar—saat itu, jeda antara tes (19 Oktober) dan pengumuman (2–3 November) memberi ruang untuk penilaian yang lebih obyektif.
Lebih lanjut, tahap wawancara juga menjadi sorotan. Menurut informasi, wawancara dilakukan secara terpisah oleh masing-masing anggota Pansel, berbeda dengan praktik periode sebelumnya yang dilakukan secara panel atau bersama-sama.
“Metode ini rawan subjektivitas dan membuka peluang adanya deal-deal tertentu. Bahkan kami mendengar bahwa keputusan ditentukan melalui voting internal, sehingga proses menjadi sangat privat,” kata Timboel.
Ia menegaskan bahwa metode ini tidak hanya mengurangi transparansi tetapi juga membuka ruang bagi praktek politik uang. Timboel menilai proses seleksi saat ini berpotensi diwarnai transaksi kepentingan.
“Kami mendorong KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi secara ketat proses seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial Indonesia,” pungkasnya.
