HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kerusakan besar akibat rangkaian bencana di Sumatera kembali memunculkan wacana pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) seperti yang dulu sukses memulihkan Aceh dan Nias.
Gagasan ini disampaikan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (4/12/2025).
Menurut Danang, dampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sudah berada pada level yang tidak bisa ditangani dengan mekanisme biasa.
Skala kerusakan infrastruktur dan permukiman dinilai membutuhkan langkah pemulihan yang jauh lebih sistematis, terencana, dan melibatkan koordinasi lintas kementerian.
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan kajian menyeluruh untuk menyusun peta jalan rehabilitasi pascabencana. Termasuk di dalamnya, menilai apakah Indonesia memerlukan kembali badan ad hoc seperti BRR.
“Sebagai mitra kerja Komisi V, kami mendorong supaya ada kajian yang benar-benar objektif terkait kebutuhan pembentukan BRR untuk percepatan pemulihan Sumatera,” ujar Danang dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Danang mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-instansi rentan menghambat proses rekonstruksi. Karena itu, kehadiran BRR dinilai bisa memberikan ruang lebih luas, fleksibilitas kebijakan, serta kemampuan eksekusi yang lebih cepat.
Ia mengutip keberhasilan BRR Aceh-Nias sebagai bukti bahwa badan khusus mampu mempercepat pemulihan pascabencana besar. Model tersebut terbukti efektif karena memiliki kewenangan khusus, fokus kepemimpinan, dan struktur organisasi yang kuat.
Dalam pertemuan itu, Danang meminta Kementerian PKP melakukan pemetaan rinci terkait kerusakan permukiman, infrastruktur dasar, dan kapasitas pemerintah daerah.
Data tersebut penting sebagai dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis tentang pembentukan BRR baru.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemulihan tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan fisik.
“Rehabilitasi pascabencana harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis warga. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.
Danang berharap pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi agar pemulihan bencana di Sumatera bisa berlangsung efektif, transparan, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama menunggu.
