HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum New Emerging Forces Activist 98 (NEFA’98), Dodi Ilham, menegaskan pentingnya menjaga marwah Reformasi Polri di tengah maraknya opini liar dan informasi keliru di ruang publik. Ia menyebut bahwa reformasi Polri merupakan proses panjang yang telah berlangsung lebih dari dua dekade dan terus berlanjut hingga saat ini.
“Reformasi Polri adalah agenda besar bangsa yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Ini bukan perjalanan singkat, bukan pula proyek politik jangka pendek,” kata Dodi dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Kamis (4/12/2025).
Ia juga menyoroti peran masyarakat sipil dalam perjalanan reformasi tersebut, termasuk tokoh sipil Abdul Kadar yang disebut konsisten mengawal isu reformasi birokrasi Polri sejak 1999. Menurut Dodi, kiprah Abdul Kadar membuktikan bahwa dukungan publik terhadap reformasi Polri memiliki fondasi kuat.
Terlebih di tengah munculnya narasi negatif terhadap institusi Polri, Dodi menekankan perlunya respons yang mengedepankan keteduhan dan fakta.
“Ada opini liar yang mengaburkan fakta, ada narasi yang sengaja dibangun untuk melemahkan institusi negara, dan ada komentar yang tidak memiliki dasar empiris,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa upaya menghadapi distorsi informasi harus dilakukan dengan “data dan histori, konteks dan akal sehat, kritik bertanggung jawab, bukan agitasi destruktif”.
Menurutnya, perjalanan reformasi Polri sudah menunjukkan kemajuan nyata, mulai dari pemisahan Polri dari militer pada 1999, penguatan mekanisme pengawasan eksternal melalui Kompolnas dan Ombudsman, hingga modernisasi yang digenjot pada era Presisi.
Lantas, dirinya pun menggarisbawahi, bahwa Tim Percepatan Reformasi Polri telah menerima ribuan masukan publik sebagai bukti keterbukaan institusi terhadap kritik konstruktif. Sekaligus ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga narasi publik mengenai reformasi kepolisian.
“Menjaga ruang publik dari opini liar, menguatkan narasi objektif, dan mendukung perubahan kultural Polri,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Dodi menegaskan bahwa reformasi Polri adalah mandat sejarah yang harus terus dikawal bersama. Jangan sampai reformasi Polri menjadi proyek singkat ataupun agenda politik sesaat.
“Jangan biarkan opini tak berdasar menggerus kepercayaan publik atau menghambat langkah-langkah perbaikan yang telah dirintis selama 25 tahun,” pungkas Dodi.
