HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) baru saja mempublikasikan kajian strategis yang menguak fakta mengejutkan di balik gemerlap angka pariwisata Indonesia. Publikasi ilmiah Tourism Snapshot Vol. 1 No. 3 Tahun 2025 menyoroti satu masalah pelik yaitu 82 persen wisatawan mancanegara (wisman) masuk melalui jalur udara, namun 81 persen di antaranya ‘terperangkap’ di dua super hub utama yakni Jakarta dan Bali.
Angka-angka ini menegaskan adanya ketimpangan masif dalam distribusi turis. Di saat Jakarta dan Bali ‘kebanjiran’ trafik internasional, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) lain, terutama di kawasan timur Indonesia, harus berjuang keras mendapatkan jatah wisatawan.
Martini M. Paham, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, menjelaskan bahwa ketidakseimbangan ini membuat Kemenpar harus mencari solusi konektivitas yang lebih merata.
Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menambahkan bahwa masalahnya bukan terletak pada minat. Analisis data dari Amadeus menunjukkan bahwa pasar-pasar utama seperti Jepang, Tiongkok, India, Rusia, dan Amerika Serikat sebetulnya menunjukkan minat pencarian yang tinggi ke destinasi-destinasi prioritas tersebut.
“Namun, ada jurang pemisah antara minat mencari dan realisasi perjalanan,” kata Dewi.
Jurang ini adalah minimnya penerbangan langsung. Di banyak DPP, wisatawan harus menempuh waktu transit yang panjang dan melelahkan. Hal ini jelas mematikan niat wisatawan sebelum mereka sempat melihat keindahan destinasi di luar Bali atau Jawa.
Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga tiga tantangan utama yang harus segera diatasi untuk menciptakan ‘Jalan Langit’ yang merata. Tantangan-tantangan tersebut meliputi beberapa hal.
Salah satunya yaitu kapasitas maskapai, yaitu adanya keterbatasan maskapai dalam mengoperasikan rute-rute baru. Kemudian adanya kesenjangan Infrastruktur, di mana infrastruktur bandara penunjang di daerah belum selaras dengan standar internasional. Berikutnya yaitu siklus investasi, yaitu belum adanya keselarasan waktu investasi antara pemerintah (infrastruktur), maskapai (armada), dan dunia usaha (akomodasi).
“Intinya, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memperkuat aksesibilitas udara, membuka rute langsung yang efisien, dan memastikan setiap daerah prioritas memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar di panggung pariwisata global,” tegas Dewi.
Kemenpar berharap publikasi ini menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan untuk segera bertindak, mengubah Bali dan Jakarta dari sekadar terminal menjadi titik awal penyebaran wisatawan ke seluruh nusantara.
