HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung penuh semangat perbaikan Kepolisian di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Saya setuju, tentu kita mendukung dalam upaya perbaikan,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Kamis (27/11/2025).
Namun saat ditanya aspek apa yang perlu diperbaiki, ulama asal Malang Raya ini menyebut bahwa budaya di internal Polri adalah aspek yang harus dilakukan. Sebab ia banyak menemukan adanya kasus yang berkaitan dengan kultur tak tertulis di lingkaran Kepolisian Republik Indonesia.
“Ada, bagaimana oknum Polri di daerah yang tidak menjalankan SOP sebagaimana mestinya. Lambat dan cenderung mengabaikan laporan masyarakat,” ujarnya.
Bahkan yang paling ironis menurut Habib Syakur adalah kecenderungan Polri berpihak kepada korporasi dan mereka yang memiliki kekuasaan finansial. Menurut Habib Syakur, persoalan sengketa agraria pun banyak terjadi praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ditambah lagi kata dia, laporan masyarakat di media sosial tentang bagaimana sikap Polri yang tidak profesional juga menambah catatan buruk bagi institusi Korps Bhayangkara itu. Sehingga berbagai aspek tersebut dinilainya harus menjadi agenda penting reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ke depan.
“Masyarakat itu jangan melulu digiring pakai survei. Masyarakat itu kan bersentuhan langsung dengan Polisi, kalau polisinya tidak sesuai ekspektasi kebanyakan orang tentu survei-survei itu nggak berguna ya,” tutur Habib Syakur.
Lebih lanjut, semangat perbaikan Kepolisian itu ia sudah lihat dari bagaimana sikap dan cara pandang Presiden Prabowo Subianto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Republik Indonesia. Termasuk melalui narasi yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Hanya saja ketika semangat itu tidak bisa dijalankan dengan baik di jajaran bawah, Habib Syakur menilai semangat itu hanya akan menjadi buah bibir semata bagi kalangan elite.
“Presiden saya kira sudah, Kapolri juga saya dengar di beberapa kesempatan sudah. Tinggal jajaran di bawah, mau tertib nggak. Kalau nggak ya cuman lips services saja semua omon-omon reformasi Polri itu ya,” tegasnya.
Terakhir, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid yakin kritikan pedas masyarakat selama ini kepada Polri adalah bentuk kecintaan mereka kepada institusi tersebut. Apalagi jika memandang dari sudut pandang peran dan fungsinya, Polri sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Maka semua kritikan yang disampaikan publik sebaiknya patut dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Kepolisian jika masih ingin menjalankan peran fungsinya di Republik Indonesia.
“Jangan kritik dibungkam, jangan kritik malah dikontra narasi. Jadikan bahan evaluasi dan pembuktian bahwa Polri masih sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Semua saya kira sayang Polri,” pungkas Habib Syakur.
