HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kondisi Jembatan Kleringan atau Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta kian mengkhawatirkan. Struktur jembatan legendaris berusia hampir satu abad itu disebut hanya menyisakan 10–20 persen kekuatan, membuatnya rawan ambruk dan membahayakan pengendara. Situasi ini menuai perhatian serius dari Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS).
Danang mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima aspirasi resmi dari Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Gerindra, RM Sinarbiyat Nujanat, terkait kebutuhan mendesak untuk membangun ulang jembatan tersebut.
“Aspirasi ini muncul karena kondisi Jembatan Kleringan sudah memasuki fase kritis,” jelas Danang dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Selasa (25/11/2025).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Jawa Tengah–DIY yang bergerak cepat melakukan survei lapangan dan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Kota Yogyakarta.
Namun, Danang menegaskan bahwa langkah nyata harus segera diputuskan mengingat ancaman keselamatan masyarakat.
“Jembatan ini sudah tua, kekuatannya hanya tersisa 10 sampai 20 persen. Ini sangat berbahaya. Kami mendorong kementerian terkait untuk memberikan perhatian penuh,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan ulang bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kelancaran mobilitas warga, arus ekonomi, hingga sektor pariwisata Yogyakarta yang sangat bergantung pada akses tersebut.
Larangan Bus Saat Nataru
Kekhawatiran serupa disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah kota berencana melarang bus melintasi Jembatan Kleringan sebagai langkah preventif.
Jembatan ini merupakan jalur padat menuju kawasan wisata Malioboro, terutama saat musim liburan.
Jalur Kotabaru–Malioboro yang terhubung oleh Jembatan Kewek mengalami peningkatan volume kendaraan signifikan saat liburan. Kondisi ini memperbesar risiko kerusakan dan kecelakaan apabila jembatan tidak segera ditangani.
Dengan struktur yang semakin melemah, baik DPR maupun pemerintah daerah berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan cepat sebelum insiden buruk terjadi. Masyarakat pun menunggu tindakan tegas demi keselamatan dan kenyamanan bersama.
