HOLOPIS.COM, JAKARTA – Berbalik dengan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya yang ingin menargetkan pertambahan uang negara dengan meningkatkan penyaluran uang negara ke bank pelat merah, ternyata BNI Finance, salah satu anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, diduga malah menerapkan diskriminasi terhadap calon nasabah bila ia dianggap terlibat dalam aktivitas partai.
Kejadian ini terjadi saat seorang konsumen bernama Ikhsan mengaku kecewa dan terkejut setelah pengajuan leasing mobil listrik BYD ATTO 1 yang ia ajukan melalui layanan pembiayaan bekerja sama dengan BNI Finance ditolak dengan alasan yang dinilainya tidak masuk akal.
Ikhsan menjelaskan, ia mengajukan permohonan leasing sekitar tanggal 15 November 2025, dengan estimasi proses sekitar satu minggu sebagaimana diberitahukan oleh pihak leasing. Selama proses tersebut, ia telah melampirkan dokumen resmi seperti KTP, KK, slip gaji dan rekening koran, serta telah menjalani survei lapangan sesuai prosedur. “Semua dokumen yang saja ajukan sudah lolos dari SLIK OJK karena rasio gaji, isi rekening jauh melebihi cicilan yang hanya 3 jt/bulan”
Namun, ketika menanyakan hasil akhir setelah masa proses tersebut selesai, ia mengaku justru mendapatkan jawaban yang mengejutkan.
“Setelah seminggu menunggu, saya menanyakan hasilnya. karyawan BNI Finance menyatakan, ‘Maaf Pak, belum bisa di-approve (ditolak) karena keanggotaan Bapak di Partai Golkar.’ Saya langsung kaget. Ini benar-benar aneh,” ujar Ikhsan dalam keterangannya pada beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com
Ikhsan menegaskan bahwa selama proses administrasi, ia sama sekali tidak pernah menyampaikan keterlibatan dalam partai atau organisasi mana pun. Karena itu, ia mempertanyakan dari mana dasar pihak leasing menyimpulkan hal tersebut.
“Saya heran. Sejak kapan Partai Golkar diperlakukan seperti organisasi terlarang? Saya tidak pernah ditanya soal keanggotaan partai, tapi tiba-tiba alasan itu muncul. Ini sangat tendensius,” ucapnya.
Sebagai kader muda Partai Golkar, Ikhsan mengaku tersinggung dan menilai alasan tersebut mencederai nama baik partai politik yang sah secara hukum.
“Saya merasa Partai Golkar seolah-olah diblacklist oleh BNI. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan meminta pertanggungjawaban dari pihak BNI,” tegasnya.
Ikhsan berharap kejadian serupa tidak dialami masyarakat lain dan meminta lembaga keuangan untuk tetap objektif dalam menilai kelayakan kredit.
“Penilaian pembiayaan harus berdasarkan kemampuan finansial, bukan afiliasi politik seseorang,” tutupnya.
