HOLOPIS.COM, JAKARTA – Keselamatan penerbangan di wilayah Papua dengan meningkatkan standar operasional jadi perhatian Pemerintah terutama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Selain standar operasional, penguatan fasilitas navigasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Papua juga disorot.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menjelaskan semua faktor mesti diperhatikan demi layanan dan transportasi Udara di Papua yang aman. Ia mengatakan demikian karena Papua memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik.
“Karena itu, kualitas pengawasan di wilayah ini harus dijalankan dengan ketelitian dan disiplin yang tinggi,” kata Lukman, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (23/11/2025).
Lukman bilang untuk mendukung layanan transportasi Udara itu, Ditjen Perhubungan Udara sudah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sentani, Papua.
Menurut dia, kegiatan Rakorwil itu juga jadi momen penting untuk menyatukan langkah pengawasan. Selain itu, untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan penerbangan enam provinsi yang ada di Papua.
Lukman mengatakan Papua dengan wilayah luas yang terbagi enam provinsi itu mesti menjaga keselamatan, keamanan, dan konektivitas udara. Dengan konektivitas udara yang bagus akan menopang aktivitas masyarakat.
“Penguatan peran pengawasan teknis di Papua menjadi prioritas utama,” jelas Lukman.
Lebih lanjut, dia menuturkan penting menjaga standar keselamatan. Selain itu, bagus untuk keamanan penerbangan, termasuk memastikan proses sertifikasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan.
Lukman mengatakan penting peran sentral penerbangan perintis penumpang. Sebab, hal itu sangat vital ibaratnya jadi urat nadi konektivitas di wilayah yang punya keterbatasan akses transportasi darat dan laut.
Kemudian, ia menyampaikan berdasarkan Penetapan koordinator wilayah perintis untuk tahun 2025-2026 sudah disesuaikan. Kata dia, hal itu berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat, tingkat keterisolasian, serta efektivitas subsidi agar layanan menjangkau daerah yang membutuhkan.
Dia menuturkan program itu termasuk subsidi pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi bandara tanpa depo. Lalu, disesuaikan distribusi logistik, dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.
