FK-GARDA juga mengecam kebijakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Menurut mereka, keputusan ini mengabaikan rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme Orde Baru.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tindakan yang tidak hanya ahistoris tetapi juga bertentangan dengan nurani kolektif bangsa,” ujar Jusrawan.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya pemutihan sejarah yang melukai memori korban.
- Advertisement -
Selain isu hukum, FK-GARDA menilai negara gagal memenuhi amanat konstitusi dalam mensejahterakan rakyat.
- Advertisement -
