“Lumpuh itu kota-kota industri. Dalam artian lumpuh karena masyarakat turun ke jalan,” jelasnya.
Selain demonstrasi, buruh mengancam mogok nasional selama dua hari pada pertengahan Desember 2025 jika tuntutan tidak dipenuhi. “Dengan mogok nasional ini sudah lumpuh seluruh Indonesia. Tapi kami konstitusional ya, aksi ini damai, tertib, mengikuti aturan, tidak akan merusak, tidak akan membuli, tidak akan menghujat pejabat siapapun,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ketegangan muncul karena perbedaan formula perhitungan UMP 2026. Buruh menilai kebijakan Kemnaker menghasilkan kenaikan lebih rendah dibanding tahun 2025, padahal kondisi makroekonomi relatif sama. Said Iqbal mengaku mengetahui indeks dari Dewan Pengupahan sebelum pengumuman resmi Kemnaker pada 21 November 2025.
Buruh mendesak pemerintah mengikuti preseden tahun 2025 ketika Presiden Prabowo menyetujui indeks lebih tinggi, menghasilkan kenaikan UMP sekitar 6,5%. Menurut Said Iqbal, konsistensi kebijakan diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
