HOLOPIS.COM, JAKARTA – Peringatan 10 Tahun Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) berubah menjadi momen refleksi kolektif tentang betapa “sibuknya” tanah yang menjadi tempat tinggal seluruh rakyat Indonesia.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengingatkan, bahwa Indonesia hidup di atas lempeng-lempeng yang terus bergerak. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya, bukan sekadar jargon musiman.
“Letak Indonesia pada pertemuan empat lempeng tektonik dunia (Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik) menyebabkannya memiliki 13 segmen subduksi dan lebih dari 295 sesar aktif,” kata Faisal dalam peringatan satu dekade SLG di Auditorium BMKG, Jakarta, Selasa (18/11/2025) dikutip Holopis.com.
Data BMKG mencatat, rata-rata 30 ribu gempabumi terjadi setiap tahun. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil, karena jika dirata-rata per hari, Indonesia mengalami diguncang gempa bumi 80 kali setiap harinya.
Faisal menegaskan, bahwa statistik merupakan alarm bahwa mitigasi harus terus dijalankan, dan bahkan menjadi habit nasional. Selama 10 tahun berjalan, program SLG digerakkan BMKG sebagai ekosistem literasi kebencanaan.
Ia menjelaskan, bahwa program SLG ini merupakan upaya untuk memupuk mindset bahwa keselamatan bisa dipersiapkan dan ketangguhan bisa ditumbuhkan.
“Bahwa keselamatan dapat dipersiapkan, ketangguhan dapat ditumbuhkan, dan setiap manusia adalah penjaga bagi dirinya dan sesamanya,” ujarnya.
Jakarta Bukan Bubble Aman
Di sisi lain, Faisal menyinggung satu topik yang kerap diperbincangkan warga ibu kota, yakni tentang anggapan bahwa Jakarta aman-aman saja dari gempa. Padahal, kota ini pernah terdampak gempa signifikan pada 1699, 1780, 1834, hingga 1903.
Aktivitas subduksi diperkirakan sebagai pemicunya, mengingat skala kerusakan yang waktu itu cukup luas. Catatan sejarah itu, kata Faisal, adalah peringatan keras bahwa Jakarta juga punya risiko, dan masyarakatnya juga harus ikut membangun budaya siaga.
BMKG pun memikul tugas memastikan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami tersampaikan cepat, akurat, dan dapat dipakai pemangku kepentingan untuk keputusan kilat yang tepat.
