Polhukam

RUU KUHAP Melaju ke Paripurna: Ini 14 Perubahan Besar dalam Hukum Acara Pidana

Ronalds Petrus Gerson
Ronalds Petrus Gerson
GOOGLE NEWS
Ruang rapat komisi iii dpr ri
Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.
7 Shares
  • Penyesuaian hukum acara pidana agar sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
  • Penyesuaian aturan dengan nilai-nilai KUHP baru, yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif untuk memulihkan keadilan dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.
  • Penegasan prinsip diferensiasi fungsional, yakni pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas.
  • Perbaikan pengaturan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana.
  • Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk hak bantuan hukum, pendampingan advokat, dan jaminan peradilan yang adil serta bebas intimidasi.
  • Penguatan peran advokat dalam setiap tahap pemeriksaan, termasuk kewajiban negara menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok tertentu dan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan tugas.
  • Pengaturan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan sebagai alternatif penyelesaian perkara.
  • Perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia, melalui asesmen kebutuhan khusus dan penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah.
  • Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan penegakan hukum.
  • Perbaikan aturan mengenai upaya paksa, termasuk pembatasan waktu, persyaratan penetapan, dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan.
  • Pengenalan mekanisme hukum baru, seperti pengakuan bersalah (plea agreement) bagi terdakwa kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman, serta perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku tindak pidana korporasi.

    • - Advertisement -
    Ikuti kami di Google News lalu klik ikon bintang. Atau kamu juga bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapat update 10 berita pilihan redaksi dan breaking news.
    7 Shares
    💬 Memuat kolom komentar Facebook...
    Cloud Startup - Bikin Website Kamu Makin Ngebut
    Berita sebelumnya
    Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa soal Kasus Ijazah Jokowi, Refly Harun: Alhamdulillah
    Berita selanjutnya
    Fakta Baru Mahasiswi Jatuh di Kampus Bogor: Ada Surat Permintaan Maaf yang Ditemukan Polisi

    Berita Terkait

    Muat lebih banyak

    Terbaru

    Terpopuler
    1

    Polemik Tumpukan Sampah di Tangsel Terus Berulang, Pengamat: Masalah ‘CLBK’

    3 hari lalu
    2

    Manajemen Sarinah Pastikan Operasional Normal Usai Kebakaran di Area Gedung

    2 hari lalu
    3

    Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo Akibat Kapal Tenggelam, Los Che Berkabung

    2 hari lalu
    4

    Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Dikecam Liga Arab dan Uni Afrika

    3 hari lalu
    5

    Patung Macan Putih Kediri Viral, Bentuk Unik Jadi Bahan Satire Warganet

    3 hari lalu
    6

    Prabowo Tambah Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM di 2026

    1 hari lalu
    7

    Bank Mandiri Beri Keringanan Kredit untuk 30 Ribu Korban Bencana

    2 hari lalu
    8

    RedDoorz Prioritaskan Distribusi Logistik di Aceh dan Sumut

    2 hari lalu
    holopis holopis