HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah telah menggelar rapat evaluasi uji coba program bantuan sosial (bansos) digital yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan lalu.
Hal itu disampaikan Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, pada Rabu (12/11/2025).
Dalam unggahan itu, Luhut menyampaikan bahwa evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi bansos dapat berjalan optimal.
“Sebuah langkah penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia,” tulis Luhut, dikutip Holopis.com, Jumat (14/11/2025).
Luhut mengapresiasi kinerja tim besar yang terlibat dalam uji coba bansos digital di Banyuwangi yang menjadi program percontohan atau piloting tersebut, yang terdiri dari pihak kementerian/lembaga hingga tenaga ahli.
Dalam uji coba tersebut, telah dilaksanakan pendaftaran dan verifikasi, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi, hingga mekanisme evaluasi.
“Ini kerja kolaboratif yang luar biasa, dan saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ungkap Luhut.
Saat ini, upaya reformasi sistem perlindungan sosial berbasis DPI di Indonesia sudah masuk pada tahap yang jauh lebih penting, yakni memastikan interoperabilitas data berjalan secara optimal.
Pada tahap ini, lanjut Luhut, pihaknya akan menghubungkan data lintas lembaga, diantaranya Dukcapil, BPJS, PLN, OJK, perbankan Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri, agar penyaluran bantuan berbasis pada data yang benar dan tervalidasi, bukan lagi berdasarkan asumsi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengungkapkan, tahapan berikutnya adalah menyiapkan sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat (grievance mechanism).
“Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu memecahkan masalah mereka. Saya ingin alur koreksi data harus transparan dan bisa dijalankan hingga ke lapangan, karena sistem yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Luhut.
