HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan jalur perkeretaapian nasional di luar Pulau Jawa.
Menurut Danang, langkah ini sangat penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia.
“Pembangunan jalur kereta api nasional tidak hanya untuk angkutan penumpang, tetapi juga untuk mendukung konektivitas kawasan industri dan memenuhi kebutuhan logistik nasional,” ujar Danang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11/2025).
Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III ini menilai, selama ini jaringan kereta api masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara itu, wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum mendapatkan perhatian dan pengembangan yang memadai.
“Instruksi Presiden Prabowo harus menjadi momentum bagi Kemenhub untuk mempercepat pembangunan jalur kereta di luar Jawa,” tegasnya.
Danang menambahkan, pembangunan jalur kereta di luar Jawa akan membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang membutuhkan akses logistik cepat dan murah.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor dalam proyek ini. Menurutnya, pembangunan jalur kereta nasional perlu disinergikan dengan sarana transportasi lain seperti pelabuhan dan bandara, agar tercipta integrasi yang efektif.
“Perencanaan harus dilakukan dengan matang, terukur, dan transparan. Keterlibatan pemerintah daerah dan investor swasta juga penting agar manfaat pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Danang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi massal di luar Jawa sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Prabowo menyebut proyek jalur kereta api luar Jawa akan menjadi prioritas strategis pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Langkah ini diharapkan dapat membuka akses ekonomi baru, menekan biaya logistik, serta memperkuat integrasi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
