HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Utama KedaiKOPI, Hendri Satrio merilis hasil survei jejak pendapat publik terkait dengan isu Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Daru hasil surveinya, ia menyebut 80,7 persen masyarakat mendukung.
“Apakah Anda setuju mantan Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, jadi 80,7 persen ini persepsinya setuju,” kata Hendri Satrio dalam rilis surveinya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (8/11/2025).
Mayoritas masyarakat yang memberikan penilaian setuju adalah mereka yang sudah mengetahui jika Soeharto memang diwacanakan untuk menjadi Pahlawan Nasional.
“Yang mendukung Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional itu lebih banyak yang mengetahui bahwa ada pengajuan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya.
Lantas apa yang menjadi alasan publik mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, Hendri Satrio menerangkan bahwa pada proses kuesionernya, responden berhak memberikan sejumlah jawaban sebagai multiple answer.
“Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik. Lainnya, ada perjuangan kemerdekaan dan militer,” terang Hendri Satrio.
Sementara yang tidak setuju ada 15,7 persen. Mereka yang tidak setuju pun diambil pendapatnya. Hendri Satrio menerangkan ada sejumlah alasan, mulai dari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat besar selama Presiden Soeharto menjabat. Kemudian adanya pembungkaman kebebasan berpendapat di masyarakat dan pers.
Selain itu, karena adanya perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta melukai keluarga korban-korban dalam peristiwa yang kontroversial. Selain itu, ada juga yang menyampaikan alasan mengapa tidak mendukung Soeharto jadi pahlawan nasional, karena merasa masih lebih banyak yang jauh lebih pantas untuk mendapatkan gelar terhormat itu.
“Kita tidak bisa mengenyampingkan faktor kenapa ada masyarakat yang tidak mendukung Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional. Dan memang dari alasan-alasan mereka ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial dan penting bagi sejarah Indonesia,” paparnya.
Diterangkan Hendri Satrio, bahwa pemerintah harus mengambil pertimbangan yang jauh lebih matang dan mendengarkan suara publik baik yang setuju maupun yang tidak setuju.
Survei KedaiKOPI tersebut dilakukan dalam rentang waktu 5 – 7 November 2025 dengan metode Online-CASI (Online Computerized Assisted Self Interview) dengan melobatkan 1.213 responden WNI (warga negara Indonesia) yang punya hak pilih, yakni antara 17 – 60 tahun.
