HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kini memprioritaskan “transparansi data” sebagai aset pariwisata terbarunya. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik sekaligus menjamin petualangan wisatawan di Nusantara bebas dari teka-teki.
Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025, Menteri Widiyanti dengan lugas menyatakan bahwa bagi sektor pariwisata, informasi yang terbuka adalah cerminan dari kesiapan, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan sejati.
“Kami ingin masyarakat, termasuk wisatawan dan investor global, melihat Indonesia bukan hanya sebagai destinasi yang indah, tetapi juga yang paling bisa diandalkan. Keterbukaan informasi kami pastikan secepat, setepat, dan seakurat mungkin. Inilah yang kami sebut ‘good travel governance’,” ujar Menteri Widiyanti.
Bayangkan Kemenpar sebagai penyedia layanan GPS terpercaya untuk industri pariwisata. Dengan komitmen ini, wisatawan kini dapat lebih mudah mengakses regulasi terbaru, data operasional destinasi, hingga panduan perizinan investasi.
Semua akses tersebut melalui mekanisme satu pintu di bawah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini memastikan para pelancong dan pelaku bisnis mendapatkan data yang mereka butuhkan tanpa hambatan birokrasi yang memusingkan.
Komitmen ini bukan sekadar janji. Kemenpar telah terbukti konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak 2021. Puncaknya, pada 2025, Kemenpar menyabet Juara Pertama dalam kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik pada ajang Information Transparency Awards 2025. Penghargaan ini menegaskan bahwa Kemenpar tidak hanya memiliki data, tetapi juga tahu cara menyampaikannya dengan efektif.
Momentum Forum ini turut menjadi ajang apresiasi bagi penjaga gerbang informasi di tingkat regional. Penghargaan khusus diberikan kepada Poltekpar (Politeknik Pariwisata) dan Badan Pelaksana Otorita (BPO) di berbagai daerah, yang menjadi ujung tombak pelayanan informasi di lokasi.
Dalam hal ini, predikat Destinasi ‘Informatif’ diraih oleh BPO Labuan Bajo Flores, BPO Borobudur, Poltekpar Bali, Lombok, Palembang, dan Makassar, serta Deputi Pemasaran, yang secara tidak langsung memberikan jaminan kualitas dan transparansi pengelolaan destinasi-destinasi unggulan tersebut kepada wisatawan. Selain itu, predikat Menuju ‘Informatif’ juga diterima oleh Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, dan BPO Danau Toba, sebagai apresiasi atas kemajuan signifikan mereka.
“Setiap penghargaan ini adalah bukti bahwa pelayanan prima kami, dari pusat hingga destinasi wisata, dibangun di atas fondasi kepercayaan. Keterbukaan ini adalah investasi jangka panjang kita untuk menjadikan Indonesia pemain kunci dalam pariwisata berkelanjutan dan terpercaya,” tutup Menteri Widiyanti.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menggarisbawahi pentingnya hal ini, “Keterbukaan informasi bukan beban, melainkan kebutuhan dasar agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendukung industri pariwisata kelas dunia.”
Dengan langkah ini, Kementerian Pariwisata memastikan bahwa keindahan Indonesia kini didukung oleh data yang akurat dan transparan, menjadikannya destinasi yang siap menyambut petualangan tanpa hambatan.
