HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Dalam forum tersebut, Selly mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan biaya haji sebesar Rp1 juta dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, menurutnya, angka itu belum mencerminkan efisiensi yang optimal.
“Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara Rp800 ribu, logikanya penghematan seharusnya bisa lebih dari satu juta rupiah,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selly juga menyinggung pernyataan Kementerian Haji dan Umrah yang mengungkap adanya potensi kerugian hingga Rp5 triliun dalam penyelenggaraan haji, terutama di sektor transportasi dan akomodasi selama di Makkah dan Madinah. Ia menilai angka itu cukup signifikan dan perlu diselidiki lebih lanjut.
“Kalau memang benar ada kerugian sebesar itu, dana tersebut seharusnya bisa dipakai untuk menurunkan biaya haji jamaah. Kami minta semua data dibuka secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, Selly menuntut adanya asas keadilan antar-embarkasi. Ia menilai jemaah dari Aceh hingga Papua berhak membayar biaya yang sama, mengingat seluruhnya memiliki hak setara untuk menunaikan ibadah haji.
“Selama ini banyak yang bertanya, kenapa biaya haji dari Aceh lebih murah dibanding Jawa Barat atau Banjarmasin? Selisih biaya avtur seharusnya ditanggung nilai manfaat, bukan jemaah,” tandasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti inefisiensi sejumlah pos anggaran, termasuk kegiatan manasik haji di tingkat kecamatan yang dinilai boros. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan jemaah.
Untuk memastikan transparansi, Komisi VIII akan membentuk Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah guna mendalami temuan dari BPK, BPKP, dan ICW terkait potensi penyimpangan dana haji.
“Kita ingin semua terbuka dan jujur. Tidak ada dusta di antara kita dalam urusan dana umat,” tutupnya.
