HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid memberikan sejumlah catatan kepada Kementerian Haji dan Umrah agar terus jalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan ibadah haji, namun biaya yang diberikan tidak memberat jemaah.
“Tentu seperti yang lain kami mengucapkan syukur, dalam waktu yang singkat kita bisa menyepakati biaya anggaran haji 2026. Terjadilah apa yang diharapkan Presiden Prabowo, biaya haji diturunkan tetapi pelayanan diperbaiki,” ujar Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi VIII seperti yang dikutip Holopis.com, Selasa (29/10/2025).
Meski begitu, DPR memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Salah satunya terkait komposisi biaya haji yang masih lebih banyak ditanggung oleh jemaah dibandingkan dengan dana yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Mudah-mudahan tahun yang akan datang sebagian besarnya bukan untuk BPIH tapi oleh bentuknya. Saat ini masih banyak yang ditanggung jemaah dibandingkan BPKH,” ujarnya.
Selain itu, DPR menyoroti pentingnya efisiensi melalui sistem multi syarikah dalam proses penyewaan hotel dan transportasi di Arab Saudi. Menurutnya, sistem ini dapat menghadirkan harga yang lebih kompetitif sehingga biaya haji bisa ditekan lebih rendah lagi.
“Bila waktunya memungkinkan, kita bisa menurunkan lebih banyak lagi. Dengan sistem multi desk, penyewaan hotel dan transportasi bisa menghadirkan harga yang lebih kompetitif,” tambahnya.
DPR juga menilai masa tinggal jemaah di Arab Saudi yang mencapai 41 hari dapat dikurangi agar berdampak langsung pada penghematan anggaran.
“Masa tinggal di Saudi bisa dikurangi dari 41 hari, dan pengurangan ini akan berdampak pada pengurangan biaya. Ini bisa dibahas lebih awal,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan mekanisme tiket dan sistem layanan haji perlu dilakukan lebih dini agar efisiensi semakin optimal.
“Kalau diberlakukan sistem multi desk, harga akan lebih kompetitif lagi,” pungkasnya.


