HOLOPIS.COM, JAKARTA – SIAGA 98 menilai pernyataan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat (Whoosh) sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi dengan alasan merupakan investasi sosial.
Menurut Hasanuddin, justru sikap reaktif yang dilakukan Jokowi malah bisa menaruh curiga besar bagi masyarakat luas bahwa proyek tersebut memang sejatinya ambisi ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Pernyataan tersebut secara tersirat ingin menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien. Padahal publik mengetahui bahwa proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni,” kata Hasanuddin dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Rabu (29/10/2025).
Bisa jadi sikap reaksi Jokowi malah sebagai sinyal dirinya ingin memaksa negara mengurus proyek peninggalannya itu, dan tidak menjadikan kekacauan yang ada sebagai bagian dari kerugian negara.
“Merupakan upaya menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang kini dialami proyek tersebut,” sambungnya.
Di sisi lain, SIAGA 98 juga menilai, bahwa pernyataan yang disampaikan Jokowi justru berpotensi untuk menutupi perdebatan publik yang sedang berkembang terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan. Padahal persoalan Whoosh tersebut, seharusnya negara melakukan transparansi, khususnya karena menyangkut APBN yang notabane adalah dana rakyat.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana proyek ini dikelola secara profesional, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara,” tegas Hasanuddin.
Dalam konteks itu, Hasanuddin pun meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menggelontorkan duit yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi untuk membayar sesuatu yang sejatinya adalah proyek B2B (business to business).
“Kami mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek ataupun justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi,” tuturnya.
Maka dari itu, Hasanuddin pun berharap besar agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh. Subsidi boleh diberikan, tetapi dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat — bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu.
“Kami mendukung penuh sikap Menkeu Purbaya yang menolak menanggung utang whoosh dibebankan ke APBN,” ucapnya.
