“Padahal jika dihitung total biaya secara keseluruhan tawaran Jepang jauh lebih murah dibandingkan China,” tutur Handi.
Lebih lanjut, dia menyinggung China ditunjuk untuk menggarap proyek KCJB pada 2016. Kesepakatan saat itu tidak membebani APBN.
“Namun, janji itu hanya bertahan 5 tahun, di masa Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB,” ujarnya.
Handi menyoroti pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 yang mengatur pendanaan lainnya seperti diatur ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN. Hal itu dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional termasuk KCJB dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.
“Di mana, pembiayaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium,” katanya.
Kemudian, dia mengatakan untuk menindaklanjuti Perpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.
Dugaan mark-up proyek KCJB ini mencuat setelah sejumlah pihak yang salah satunya eks Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS. Angka itu jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.
