HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan mark-up dalam proses tender proyek Kereta Cepat atau Whoosh terus jadi sorotan publik. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan dugaan kasus itu mesti didukung sebagai momentum bersih-bersih korupsi.
Ekonom yang juga peneliti kebijakan publik Handi Risza menilai langkah KPK yang tengah melakukan penyelidikan kasus Whoosh harus diapresiasi. Sebab, dugaan kasus proyek Whoosh itu sudah merugikan keuangan negara.
“Ini adalah momentum yang paling tepat bagi KPK untuk memulai pengusutan adanya indikasi mark-up proyek besar yang merugikan keuangan negara,” kata Handi dalam keterangannya, Rabu, (29/10/2025).
Pun, dia menambahkan langkah KPK juga sejalan dengan tekad Presiden RI Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi.
“Apalagi langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi koruptor yang sudah mencuri uang rakyat,” ujar ekonom Universitas Paramadina itu.
“Proyek KCJB yang semula akan menggandeng Jepang sebagai mitra, kemudian diarahkan ke China. Bahkan Jepang sudah menyelelesaikan studi kelayakan (visibilities study) lebih awal dibandingkan China,” jelas Handi.
Handi menyinggung proses ketika itu saat tahap awal, China yang melontarkan penawaran US$5,5 miliar. Kemudian, China menaikan tawaran menjadi US$6,02 miliar. Angka itu mendekati penawaran dari Jepang sebesar US$6,2 miliar.
Pun, akhirnya proyek KCJB dibangun dan didanai oleh China dengan biaya total sekitar $7,27 miliar.
“Penawaran Jepang kemudian digugurkan karena minta jaminan APBN. Sedangkan China menjanjikan skema business-to-business (b to b),” ujarnya.
Dia heran karena jika dikalkulasikan, tawaran dari Jepang sebenarnya lebih murah dibandingkan China.
