HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara pertama kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik dalam ajang Information Transparency Awards 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Penghargaan ini diserahkan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/10/2025). Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyambut baik penghargaan yang disebutnya sebagai wujud keberhasilan percepatan implementasi keterbukaan informasi publik di Kemenpar. Ia menekankan bahwa inti dari capaian ini adalah kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik sejatinya adalah kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan,” kata Menteri Widiyanti di Jakarta.
Lebih lanjut, Menteri Widiyanti menegaskan fokus utama Kemenpar ke depan adalah memperkuat diseminasi informasi kepada kelompok rentan, khususnya teman tuli, demi mewujudkan pelayanan informasi publik yang inklusif dan setara.
Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti keseriusan kementerian dalam mentransformasi birokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.
“Kami terus berkomitmen memperkuat tata kelola komunikasi publik agar seluruh informasi yang dimiliki kementerian dapat diakses secara mudah, cepat, dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, kami berupaya memperluas kanal-kanal komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” jelas Bayu.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025. Mengusung tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global,” pameran berlangsung pada 14–16 Oktober 2025.
Donny menyoroti peran vital keterbukaan informasi sebagai “napas kehidupan” dalam pengelolaan negara, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya inovasi yang nyata dan adaptif terhadap perkembangan digital dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
“Di era digital ini, akses terhadap informasi yang transparan dan akurat bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan mendasar bagi masyarakat,” tutup Donny.
