HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi demonstrasi di Jalan AP. Pettarani, Senin (20/10) siang.
Aksi yang diwarnai dengan bakar ban di tengah jalan ini adalah aksi memperingati satu tahun kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib).
GAM menyatakan desakan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, mundur dari jabatannya di tengah meningkatnya kritik publik atas dugaan pelanggaran HAM dan aksi represif aparat.
Jenderal Lapangan, Rifki Alparesi, menilai Polri gagal menjalankan mandat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 2/2002 tentang Kepolisian.
“Sepanjang tahun 2024 Komnas HAM mencatat 663 aduan terhadap Polri sebagai institusi paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya dalam pernyataan sikap.
GAM juga mengutip catatan KontraS yang merekam 602 peristiwa kekerasan oleh Polri dalam periode 2024-2025, meliputi 411 penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, 42 pembubaran aksi, dan 38 penyiksaan.
Kemarahan publik disebut semakin tajam setelah tewasnya Affan, seorang warga yang terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Menyusul gelombang reaksi publik, Kapolri menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri pada 17 September 2025.
Namun GAM menilai pembentukan tim tersebut hanya solusi sementara untuk meredam kegaduhan.
“Reformasi Polri tidak boleh tergesa-gesa dan parsial. Persoalannya bukan hanya pada individu, tetapi struktural,” ucapnya.
GAM juga menegaskan bahwa permintaan maaf dan pembentukan tim reformasi belum menyentuh akar persoalan.
Mereka memandang mundurnya Listyo Sigit merupakan langkah etis apabila reformasi memang ingin dilakukan secara serius.
“Kapolri seharusnya mengundurkan diri jika ingin menegakkan nilai Tribrata dan Catur Prasetya,” kata Rifki Alparesi.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Kapolri, seraya mempertanyakan alasan presiden mempertahankan sosok yang mereka sebut “titipan Solo”.
“Pada dasarnya masyarakat menginginkan institusi kepolisian yang berintegritas, profesional, dan menjalankan tugas pokoknya. Dengarkan, pahami, dan tanggapi tuntutan rakyat,” tutup Rifki.
Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 Wita itu sempat menyebabkan penumpukan kenderaan di Jalan Pettarani.
Namun penyampaian aspirasi berlangsung kondusif dengan pengawalan pihak kepolisian. (MA)
