HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai publik patut mempertanyakan kualitas dan integritas KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.
Salah satunya adalah ketika bersentuhan dengan dugaan pelanggaran hukum yang bisa menyeret mantan Presiden RI, yakni Joko Widodo (Jokowi) dalam proyek pengadaan kereta cepat Whoosh.
“Kalau KPK serius menangani kasus Whoosh, pasti KPK dengan menutup mata saja sudah sangat mudah menentukan tersangkanya,” kata Hari kepada Holopis.com, Minggu (19/10/2025).
Masalahnya, apakah mungkin KPK berani mengusut kasus tersebut, terlebih Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam telah melakukan amplifikasi terkait dugaan mark up proyek yang dijalankan oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) tersebut.
Terlebih saat ini para pimpinan KPK adalah orang-orang pilihan era kepemimpinan Jokowi saat masih menjadi Presiden ke 7 Republik Indonesia.
“Ini kembali kepada KPK sendiri, apakah memiliki keberanian? atau KPK perannya saat ini hanya pesanan by order,” ketusnya.
Sebelumnya, Mahfud MD melalui podcast pribadinya menyebit bahwa ada dugaan mark up proyek saat dilepaskan ke China. Di mana proyek tersebut sebelumnya akan dikerjakan oleh Jepang melalui mekanisme G2G (government to Government).
Setelah proyek diserahkan kepada China, ternyara biayanya menjadi membengkak, karena ada bunga yang terbilang sangat tinggi ketimbang ketika proses negoisasi dengan Jepang. Di mana bunga pinjaman dari Jepang hanya 0,1 persen, sementara kepada Chinanya, Indonesia harus membayar bunga sebesar 3,4 persen.
“Dulu pada awalnya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G (Government to Government) antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke China,” kata Mahfud MD.
Kemudian saat itu Menteri Perhubungan yang sedang menjabat yakni Ignasius Jonan menyatakan ketidaksetujuannya karena dinilai tidak feasible, sayangnya sikap mantan Dirut PT KAI tersebut malah membuatnya harus didepak dari jabatannya dan dipindahkan ke Kementerian ESDM.
Sayangnya, mendapati pembahasan tersebut di jagat media sosial, KPK malah meminta agar Mahfud MD pro aktif melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh tersebut jika memang memiliki data lengkap agar dapat ditindaklanjuti oleh tim penyidik.
Hal ini seperti disampaikan oleh KPU KPK Setyo Budiyanto. Di mana ia meminta agar Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.
“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu 18 Oktober 2025.
