HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyelidikan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov Jakarta ternyata telah dihentikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejak 2023 lalu. Pengusutan indikasi dugaan rasuah itu tak ditingkatkan ke penyidikan lantaran tidak cukup bukti.
“Bahwa betul pada 2014 pengadaan tersebut dilakukan langkah penyelidikan oleh KPK. Namun, setelah dilakukan analisis dengan berbagai macam alat bukti ataupun bukti lainnya, KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyidikan. Sehingga di dalam ranah penyelidikan, KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut,” ungkap Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (16/10/2025).
Hal itu sudah disampaikan KPK kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam audiensi di markas lembaga antirasuah pada hari ini. Atas penghentian pengusutan tersebut, KPK mempersilakan Pemprov Jakarta untuk melakukan pemulihan aset.
“Yang akan digunakan menjadi rumah sakit nantinya tipe A,” ujar Bahtiar.
Adapun dugaan korupsi ini terjadi pada 2014, ketika Pemprov Jakarta membeli lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar dari APBD Perubahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015 melakukan audit dan ditemukan adanya enam penyimpangan dalam proses pembelian itu. Audit itu juga menemukan adanya indikasi kerugian negara sekita Rp 191 miliar.
Atas temuan itu, BPK pada 2016 lalu menyerahkan hasil auditnya kepada KPK untuk dilakukan penyelidikan. Sejumlah pihak kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Di antaranya mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono dan Fitroh Nurcahyanto hadir dalam audiensi dengan Pramono itu. Pramono menyebut Pemprov Jakarta ingin agar RS Sumber Waras bisa kembali dimanfaatkan.
“Sekarang NJOP-nya sudah naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Sehingga, kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK Agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit. Sehingga dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Pramono.
Selain terkait RS Sumber Waras, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini juga berkoordinasi terkait proyek monorel yang mangkrak. Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyampaikan rencana penyelesaian proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Dikatakan Pramono, pemerintah daerah juga telah mendapat arahan hukum dan surat dari Kejati untuk penyelesaian proyek itu.
“Pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Kemudian secara penampakan tidak baik, seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026,” tutur Pramono.
Selain dua hal itu, audiensi juga membahas kerja sama preventif antara Pemprov DKI dan KPK dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Pemprov DKI membuka kolaborasi lebih luas dengan KPK, termasuk melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan antikorupsi di Balai Kota.
“Yang ketiga kami ingin bekerjasama dalam hal yang berkaitan dengan tindakan preventif hukum, pencegahan di balai kota. Untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya,” ucap Pramono.
