Langkah konkret Purbaya, seperti pengendalian defisit anggaran secara adaptif, penguatan koordinasi fiskal-moneter dengan BI, serta dorongan pembentukan instrumen Patriot Bond dan pembiayaan PSN berbasis sovereign leverage, menunjukkan keselarasan antara filsafat kebijakan ekonomi nasional dan strategi intelijen ekonomi negara.
Reafirmasi Historis dan Moral
Arah ini menghidupkan kembali semangat Prof. Sumitro Djojohadikusumo, arsitek ekonomi bangsa, yang sejak 1950-an menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan ekonomi campuran — negara memimpin arah pembangunan, sektor swasta menjadi mitra strategis, bukan lawan ideologis. Sumitro menekankan pentingnya membangun kapital nasional dan industri dasar agar bangsa tidak tergantung pada modal asing. Ia bahkan menegaskan bahwa pembangunan adalah tugas moral untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan menjaga martabat bangsa.
Pemikiran Sumitro sejalan dengan gagasan Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila, yang menempatkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial sebagai ciri khas sistem ekonomi Indonesia. Dalam konteks kini, kebijakan re-nasionalisasi kapital dan Patriot Bond adalah pembaruan terhadap ide-ide itu — dengan menyesuaikan diri pada tantangan global yang makin kompleks.
Secara geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia di tengah pertarungan segitiga antara kapitalisme global Barat, nasionalisme-ekonomi Asia, dan eksperimentasi multipolar BRICS. Indonesia menegaskan bahwa pembangunan nasional bukan alat dominasi modal asing, tetapi sarana untuk memperkuat daya tawar negara di fora internasional.
Moral Intelijen dan Disiplin Kebangsaan
Dari sisi moral strategis, kemauan politik ini mengembalikan makna ekonomi sebagai alat perjuangan nasional. Di masa lalu, nasionalisme ekonomi menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan. Kini, dalam bentuk baru, ia menjelma menjadi nasionalisme finansial — di mana kekuatan kapital tidak lagi menjadi ancaman, melainkan bagian dari pertahanan negara.
Fenomena yang oleh publik disebut “Sembilan Haji” hendaknya tidak dipahami sebagai daftar nama, tetapi sebagai simbol transformasi struktural dari oligarki pasar bebas menuju kapital nasional yang berwatak moralistik dan patriotik. Negara tidak lagi menjadi fasilitator pasar, melainkan pemimpin moral dan ideologis dari peradaban ekonomi baru Indonesia.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi berdaulat bukan sekadar strategi teknokratis, tetapi juga operasi intelijen moral — penataan ulang kesetiaan ekonomi agar selaras dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.
Penutup
Kemauan politik tanpa integritas moral adalah bara tanpa api. Ia mungkin menghangatkan sesaat, tetapi tak akan menerangi jalan bangsa. Dalam masa transisi menuju kedaulatan ekonomi, musuh terbesar bukanlah kekuatan asing semata, melainkan pengkhianatan dari dalam negeri — para mafia dan spekulan yang menjadikan kebijakan publik sebagai ladang transaksi pribadi. Mereka memecah bangsa dengan narasi kebencian, mengadu rakyat dengan rakyat, lalu bersembunyi di balik jargon nasionalisme semu.
Oleh karena itu, kemauan politik ekonomi berdaulat harus dijaga dengan kesadaran intelijen nasional — kecerdasan untuk membedakan patriot sejati dari aktor kamuflase. Hanya dengan moral Pancasila dan disiplin kebangsaan yang teguh, Indonesia dapat memastikan bahwa ekonomi bukan menjadi alat segelintir orang, melainkan perisai dan pelita bagi seluruh rakyat Indonesia.
Daftar Referensi
1. Djojohadikusumo, Sumitro. Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1959.
2. Djojohadikusumo, Sumitro. Ekonomi Pembangunan. LP3ES, 1982.
3. Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. BPFE, Yogyakarta, 1987.
4. Soekarno, Ir. Dibawah Bendera Revolusi, Jilid II. Panitia Penerbit, 1964.
5. Hatta, Mohammad. Ekonomi Rakyat dalam Negara Indonesia Merdeka. Bulan Bintang, 1953.
6. Ha-Joon Chang. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press, 2002.
7. Dani Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W.W. Norton, 2011.
8. Xi Jinping. The Governance of China. Beijing: Foreign Languages Press, 2018.
9. A.M. Hendropriyono. Filsafat Intelijen Negara. Jakarta: Gramedia, 2022.
10. Lee Kuan Yew. From Third World to First: The Singapore Story. HarperCollins, 2000.
11. Purbaya Yudhi Sadewa. Fiscal and Exchange Rate Policy in Small Open Economies: Evidence from Indonesia. LPEM UI Working Paper, 2003.
12. Purbaya Yudhi Sadewa. Dinamika Fiskal dan Nilai Tukar dalam Perekonomian Indonesia. BI Working Paper Series, 2016.
13. Purbaya Yudhi Sadewa. Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Struktural Indonesia. Kementerian Keuangan RI, 2024.