Langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Di tengah turbulensi geopolitik dan ancaman resesi global, Indonesia tidak lagi menempatkan diri sebagai pasar terbuka tanpa arah ideologis, melainkan sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan.
Kebijakan seperti Patriot Bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penguatan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan pola baru yang dapat disebut sebagai state-anchored capitalism — kapitalisme berporos pada negara. Model ini sejatinya sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1964 ekonomi “Banting Stir” Pres Sukarno, yang justru terbukti di Singapura Lee Kuan Yew pada 1972, China Tiongkok 1983 Pembaharuan Deng Xiao Ping, dan penjabaran yang seharusnya dalam aspek ekonomi ketika Pak Harto 1986 menyatakan di P4, bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global.
Namun, kemauan politik semacam ini hanya akan berhasil jika tidak dikhianati oleh mafia ekonomi dan kaum spekulan — mereka yang menunggangi kebijakan negara untuk kepentingan pribadi, atau yang memanipulasi isu ekonomi menjadi serangan personal terhadap individu yang dicap “kapitalis global.” Serangan seperti itu bukan bentuk kritik moral, melainkan strategi pecah-belah yang membangkitkan kebencian sosial dan menumbuhkan sentimen SARA (Suku, Antar golongan, Ras, Agama) di tengah masyarakat. Bila dibiarkan, hal ini akan mengikis rasa persatuan nasional dan menggagalkan transformasi menuju ekonomi berdaulat. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional memerlukan disiplin moral dan kewaspadaan intelijen ekonomi terhadap infiltrasi kepentingan gelap yang berupaya menyelewengkan arah perjuangan bangsa.
Purbaya Yudhi Sadewa dan Arus Baru Ekonomi Berdaulat
Pemikiran dan langkah-langkah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, memperkuat arah baru ekonomi berdaulat ini. Dalam berbagai tulisan akademiknya di Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan serta makalah-makalahnya di LPEM-UI, Purbaya menekankan pentingnya intervensi negara secara cerdas (smart state intervention) dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar.
Berbeda dengan paradigma liberal yang menyerahkan pasar pada mekanisme global, Purbaya menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasional — bukan sekadar penjaga stabilitas harga, melainkan motor pemerataan dan industrialisasi. Dalam kerangka ini, ia memandang bahwa:
1. Nilai tukar harus diarahkan bukan hanya pada kestabilan makro, tetapi juga pada strategic competitiveness untuk memperkuat ekspor dan investasi produktif domestik.
2. Kebijakan fiskal ekspansif yang disiplin diperlukan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memeratakan manfaat pembangunan hingga lapisan terbawah.
3. Integrasi kebijakan BUMN dan keuangan negara menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar efisiensi administratif.
4. Transformasi struktur industri nasional harus dimulai dari hulu — energi, pangan, dan pertahanan — agar ekonomi tidak menjadi “subsistem” dari rantai pasok global.
Pemikiran Purbaya tersebut menegaskan kelanjutan dari cita-cita Sumitronomics (ekonomi berporos negara dan rakyat), Ekonomi Pancasila ala Mubyarto, dan strategi “industrial policy” yang pernah diusung Prof. Habibie. Ia berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat — market, state, and society — ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat.